Legislator Golkar Dimaz Raditya Nilai Penghematan Subsidi Transportasi Bisa Perkuat Program Sekolah Swasta Gratis

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menilai pengurangan beban subsidi transportasi berpotensi membuka ruang fiskal bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat program-program prioritas, salah satunya sekolah swasta gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Hal itu disampaikan Dimaz saat menanggapi usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengenai penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek.

Menurutnya, besarnya subsidi transportasi yang selama ini ditanggung APBD perlu dievaluasi, namun kebijakan kenaikan tarif tetap harus melalui kajian yang matang dan tidak membebani masyarakat.

Baca Juga: Liga Aspal Marak di Jakarta, Gubernur Pramono Akui Kebutuhan Ruang Bermain Anak Belum Terpenuhi

"Sehingga ini bisa menjadi solusi yang tadi saya bilang tadi karena angka subsidi ini kan semakin lama semakin besar. Dan ini menjadi beban APBD, sedangkan program-program lain masih banyak yang perlu didanai oleh APBD," ujar Dimaz di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, salah satu program yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar ialah sekolah swasta gratis yang setiap tahun terus diperluas.

"Contohnya kayak sekolah gratis misalnya, itu kan tiap tahun kita tambah. Cuma selama ini APBD kita memang hampir besar itu untuk subsidi-subsidi, salah satunya subsidi transportasi," katanya.

Menurut Dimaz, apabila subsidi transportasi dapat ditekan melalui kebijakan yang tepat, bukan tidak mungkin alokasi anggaran untuk program pendidikan juga bisa ditingkatkan.

"Misalnya subsidi transportasi ini bisa berkurang, kan bukan tidak mungkin program-program unggulan seperti sekolah gratis ini ditingkatkan," katanya.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, perluasan program sekolah gratis diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu, khususnya siswa yang tidak berhasil masuk ke sekolah negeri melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Sehingga masyarakat DKI khususnya yang kurang mampu, apalagi yang korban dari program pemerintah yang apa tadi, PPDB ya, PPDB yang tidak bisa masuk negeri, yang kurang mampu itu bisa masuk swasta tanpa mengeluarkan biaya. Itu sih arahnya," ucap Dimaz. (*)