Dukung Raperda Sistem Pangan, Fraksi Golkar DKI: Harus Jadi Regulasi Strategis, Bukan Sekadar Administrasi

AKURAT JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendukung pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Namun, raperda tersebut harus diperlakukan sebagai regulasi strategis, bukan sekadar aturan administratif.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, dalam Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan di Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/2/2026).

Baca Juga: Pembangunan JPO Puri Indah Dimulai, Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalu Lintas Bertahap, Berikut Rinciannya

Menurut Dimaz, persoalan pangan di Jakarta menyangkut langsung stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik di ibu kota.

Ia menekankan bahwa Jakarta memiliki ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang mencapai hampir 98 persen.

Dengan kondisi tersebut, Fraksi Golkar menilai pengelolaan pangan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa atau rutinitas teknis semata.

"Jakarta hidup dari kelancaran rantai pasok lintas wilayah. Ketika jalur distribusi terganggu akibat cuaca ekstrem, lonjakan biaya logistik, atau masalah di daerah pemasok, Jakarta adalah wilayah yang paling cepat merasakan dampaknya," ujar Dimaz.

Baca Juga: Prediksi Skor Atalanta vs Cremonese di Serie A, 10 Februari 2026: Misi La Dea Dekati Zona Eropa

Ia juga menggarisbawahi bahwa tantangan pangan di Jakarta tidak hanya terkait ketersediaan barang, tetapi juga soal keadilan akses.

Ketimpangan ekonomi, menurutnya, memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam membeli kebutuhan pokok.

"Ketika harga naik, kelompok berpendapatan rendah terpaksa mengurangi konsumsi atau mengubah pola makan ke kualitas yang lebih rendah. Ini berbahaya bagi ketahanan gizi," kata Dimaz.

Golkar juga menyoroti kondisi wilayah kepulauan yang menghadapi biaya logistik lebih tinggi dan pasokan tidak menentu. Akibatnya, harga pangan lebih mahal dan pilihan konsumsi warga pun terbatas.

Dimaz menegaskan bahwa keadilan pangan harus dirasakan seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di Kepulauan Seribu.

Baca Juga: Penting! Jalan Tol Lampung Ruas Terbanggi Besar - Kayu Agung Bakal Ditutup Sementara hingga 11 Februari 2026, Ini Alasannya

"Perlu skema distribusi dan subsidi logistik yang terukur agar warga kepulauan tidak tertinggal," tuturnya.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta agar sistem pangan Jakarta dibangun sebagai sistem yang benar-benar tahan guncangan, mampu meredam gejolak harga, dan siap menghadapi situasi darurat.

Menurut Dimaz, evaluasi keberhasilan tidak boleh hanya berbasis serapan anggaran, tetapi pada indikator nyata seperti stabilitas harga komoditas strategis, kecukupan cadangan pangan daerah, keamanan pangan, hingga peningkatan gizi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Fraksi Golkar pada prinsipnya menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan syarat penguatan substansi.

Baca Juga: Mengenal Rumput Teki, Gulma Bandel yang Menyimpan Khasiat Herbal

"Ranperda ini tidak boleh terlalu banyak menyerahkan kewenangan strategis pada aturan turunan. Target kinerja, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas anggaran harus ditegaskan sejak awal," tandasnya. (*)