Stunting Naik Meski Anggaran Terserap Tinggi, Legislator Golkar Dimaz Pertanyakan Efektivitas Program Pemprov DKI

AKURAT JAKARTA - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mempertanyakan efektivitas program-program kesejahteraan yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setelah angka prevalensi stunting justru meningkat meski realisasi anggaran program prioritas tercatat tinggi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, dalam pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2-APBD) Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Dimaz, ukuran keberhasilan belanja daerah tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya tingkat serapan anggaran, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Raperda Kesehatan DKI Buka Peluang Pembentukan BUMD, Legislator Golkar Dadiyono Tekankan Bukan untuk Profit

"Ukuran sejatinya belanja adalah hasilnya. Di tengah belanja program prioritas kesejahteraan yang terserap 96,12 persen, prevalensi stunting justru naik menjadi 17,2 persen, melampaui target sebesar 15,8 persen," kata Dimaz.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tingginya realisasi anggaran belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan program yang dijalankan pemerintah daerah.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan APBD perlu lebih menitikberatkan pada capaian outcome dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya pada aspek administratif berupa penyerapan anggaran.

Dalam pandangan umumnya, Dimaz juga mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD DKI Jakarta.

Salah satunya terlihat dari besarnya anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran, sementara berbagai kebutuhan masyarakat masih memerlukan intervensi pemerintah.

Menurutnya, persoalan stunting merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program intervensi gizi, pola pendampingan keluarga, hingga akurasi data penerima manfaat agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai pencapaian target pembangunan tidak cukup diukur melalui besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi harus tercermin dalam perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

"Fraksi Partai Golkar menegaskan, kinerja APBD tidak diukur dari tingginya serapan, melainkan dari outcome dan dampak nyata bagi rakyat," tukas Dimaz. (*)