Legislator Golkar Dimaz Raditya Soroti Serapan Anggaran dan Tantangan Fiskal dalam Evaluasi LKPJ 2025

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menilai secara umum kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program tahun 2025 berjalan cukup baik.

Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting, khususnya terkait penyerapan anggaran.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja bersama jajaran eksekutif dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2025, Jumat (24/4/2026).

Baca Juga: Efek BBM Nonsubsidi Naik, Legislator Golkar Andri Santosa Minta Transjakarta Antisipasi Lonjakan Penumpang

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menghadirkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Secara umum, laporan mereka baik. Target-target yang mereka jalankan juga berjalan,” " ujar Dimaz seusai rapat.

Meski begitu, Dimaz menyoroti capaian penyerapan anggaran di BPPBJ yang dinilai belum optimal.

Ia menekankan pentingnya perencanaan kegiatan yang matang agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal.

"Harapannya ke depan, kalau sudah dianggarkan, penyerapan anggarannya juga harus baik," tegasnya.

Menurut Dimaz, rendahnya penyerapan anggaran dapat berdampak langsung terhadap penilaian kinerja perangkat daerah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh SKPD untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan benar-benar dapat direalisasikan.

"Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, tetapi tidak terlaksana. Itu nantinya bisa menurunkan performa," katanya.

Selain itu, Dimaz juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dihadapkan pada tantangan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketua Komisi C itu meminta pemerintah daerah mengantisipasi hal tersebut dengan kebijakan anggaran yang lebih kreatif dan selektif.

Menurutnya, kondisi ini akan turut memengaruhi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), sehingga diperlukan ketelitian dalam menyusun prioritas program.

"Karena itu, saya mendorong semua dinas agar lebih kreatif. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, creative financing perlu menjadi masukan penting," tambahnya. (*)