TPS Ilegal Bermunculan, Legislator Golkar Sardy Wahab Pertanyakan Kinerja Pengawasan DLH

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab, mempertanyakan kinerja pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terkait maraknya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang belakangan menjadi sorotan publik.

Sardy menilai Dinas LH seharusnya lebih mengetahui keberadaan lokasi-lokasi pembuangan sampah ilegal dibandingkan masyarakat.

Terlebih, sejumlah lokasi tersebut baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial.

Baca Juga: Penyusunan RKPD 2026, Legislator Golkar Sardy Wahab Minta Pemprov DKI Prioritaskan Kebutuhan Mendasar Warga

"Apakah ini diketahui oleh Dinas LH? Kalau menurut pikiran saya, ya LH lebih tahu daripada masyarakat. Ini sudah viral, yang di Cilincing. Ini kok bisa terjadi?" kata Sardy dalam Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, munculnya sejumlah lokasi pembuangan sampah ilegal menunjukkan adanya persoalan dalam pengawasan di lapangan.

Ia pun mempertanyakan keberadaan petugas Dinas LH dalam memantau kondisi tersebut sebelum persoalan menjadi perhatian publik.

"Berarti selama ini LH ini ke mana? Kok bisa terjadi begitu, Pak? Kampung Bahari, Bojong," ujarnya.

Sardy mengatakan, dirinya belum mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai sejauh mana Dinas LH mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi-lokasi pembuangan sampah ilegal tersebut.

"Oke, itu Pak, belum ada penjelasan apakah Dinas LH tahu situasi yang sebenarnya di situ," katanya.

Ia meminta Dinas LH memperkuat pengawasan sehingga persoalan pembuangan sampah ilegal dapat diketahui dan ditindak sejak awal, bukan setelah menjadi viral.

Menurut Sardy, pengawasan yang lebih aktif diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah di Jakarta berjalan sesuai ketentuan serta mencegah munculnya titik-titik pembuangan ilegal baru.

Anggota Komisi D itu juga menyoroti persoalan pelaporan kondisi pengelolaan sampah di lapangan.

Ia meminta Dinas LH menyampaikan kondisi sebenarnya kepada DPRD dan tidak menutup-nutupi persoalan yang terjadi.

"Jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi itu keadaannya tambah buruk. Jangan sampai laporan itu ‘Asal Bapak Senang’," tegasnya. (*)