Legislator Golkar Sardy Wahab Desak Pemprov DKI Susun Rencana Penanganan Banjir Jangka Panjang Selama 10 Tahun

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyusun perencanaan penanganan banjir jangka panjang selama 10 tahun.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta saat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beberapa waktu lalu.

Menurut Sardy, penanganan banjir Jakarta tidak boleh lagi bersifat tahunan atau reaktif. Ia menilai pembahasan banjir selalu berulang setiap tahun karena tidak ada rencana komprehensif yang dibuat secara serius.

Baca Juga: Legislator Golkar Ramly HI Soroti Layanan Cek Kesehatan di Jakarta, Nilai Kalah Saing dengan Tangsel

"Kenapa enggak kita bikinkan perencanaan itu untuk 10 tahun ke depan? Supaya tahun depan kita tidak bicara hal yang sama lagi," ujar Sardy.

Ia menyinggung pernyataan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa sebagian anggaran besar untuk penanganan banjir baru akan keluar dalam Anggaran Perubahan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa strategi penanganan banjir belum matang.

Sardy juga menekankan pentingnya mengurai persoalan banjir berdasarkan data intensitas hujan di Jakarta.

Ia menyebut angka 300 milimeter sebagai acuan yang bisa dijadikan dasar perencanaan jangka panjang.

"Anggap saja 300 itu yang hujan turun pada saat ini. Kita bikin programnya sama-sama, walaupun anggaran terbatas. Yang penting tidak berulang tahun depannya lagi," terangnya.

Selain menyoroti banjir, Sardy juga menyinggung proyek taman di salah satu wilayah yang sempat hilang dari rencana 2027.

Anggota Komisi D itu meminta agar rencana tersebut dikembalikan karena kebutuhan ruang publik sangat mendesak bagi warga.

"Kasihan rakyat di daerah kita ini. Untuk cari tempat reses saja susah. Ada satu RW, tiga RW, satu kelurahan, tamannya enggak ada. Kita fokuskan itu dulu," tegasnya.

Sardy menekankan bahwa tanpa perencanaan matang dan konsisten, Jakarta akan sulit berkembang dan memenuhi visi sebagai kota maju.

Ia menyerukan agar seluruh program difokuskan pada kepentingan rakyat, bukan pada proyek titipan atau pesanan pihak tertentu. (*)