Anggota DPR dari Golkar Farah Savira Desak Kepastian Waktu Update Data Desil Bansos

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, meminta Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan kepastian mengenai proses pembaruan data sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap status desil penerima bantuan sosial.

Permintaan tersebut disampaikan Farah dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Komisi E DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, banyak warga mempertanyakan kapan perubahan data yang mereka laporkan dapat memengaruhi status desil sehingga berpeluang menerima bantuan sosial.

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Pastikan Program dan Target Dividen BUMD Tetap Sesuai APBD 2026

Farah mengatakan informasi yang jelas sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di tengah proses pendataan sosial ekonomi yang tengah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Ketika sekarang kan lagi data ini ya, sensus ekonomi dari BPS. Kalau misalkan mereka meng-update data tentang data diri warga ketika disensus, itu bisa mengubah desil juga nggak? Nah itu berapa lama prosesnya," kata Farah.

Anggota Komisi E DPRD DKI itu berharap Dinas Sosial dapat menjelaskan alur dan jangka waktu perubahan data tersebut agar masyarakat memperoleh kepastian.

"Kalau memang bisa, kami sangat akan mendorong supaya warga segera meng-update data mereka, baik ke BPS ataupun juga ke Dukcapil, jadi biar bisa dapat bantuan di berikutnya," ujarnya.

Farah menambahkan, kepastian waktu tersebut penting agar DPRD dapat menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

"Jadi kita bisa kasih kepastian kalau mereka update hari ini, enam bulankah, satu tahunkah. Walaupun saya tahu juga DTSN-nya masih tutup ya per hari ini untuk terima baru," ucapnya.

Menurut Farah, kejelasan mekanisme pembaruan data akan membantu masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan apabila kondisi sosial ekonominya berubah.

Ia berharap proses sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih transparan sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran. (*)