Legislator Golkar Farah Savira Minta Anggaran Tak Terserap Dialihkan untuk Perbaikan Layanan Sosial Warga

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tidak terserap dengan mengalihkannya ke program-program yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan Farah saat rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Dinas Sosial, Selasa (7/7/2026).

Menurut Farah, anggaran dengan realisasi rendah, khususnya yang capaian penyerapannya di bawah 90 persen, seharusnya tidak dibiarkan mengendap, melainkan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial yang masih memerlukan perhatian.

Baca Juga: Penyusunan RKPD 2026, Legislator Golkar Sardy Wahab Minta Pemprov DKI Prioritaskan Kebutuhan Mendasar Warga

"Seperti urutan sebelumnya, di sesi pertama kami juga sampaikan bahwa kami berharap anggaran yang tidak terserap atau tidak produktif ini yang utamanya capaian di bawah 90 persen atau realisasinya di bawah 90 persen itu bisa dialokasikan untuk urusan-urusan lain yang lebih urgent," kata Farah.

Ia mencontohkan realisasi belanja pegawai di Dinas Sosial pada 2025 yang menurutnya hanya mencapai sekitar 81 persen dari alokasi dalam Perubahan Kedua APBD (P2APBD).

"Artinya kan berarti masih ada besar sekali persentasenya yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan di Dinas Sosial lainnya," ujarnya.

Farah menilai sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan sosial, seperti panti-panti sosial maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

"Contoh misalnya untuk perbaikan-perbaikan panti, ataupun perbaikan-perbaikan sarana prasarana lainnya," ucapnya.

Selain itu, Anggota Komisi E DPRD DKI itu juga mengusulkan penambahan jumlah pendamping sosial agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Menurutnya, saat ini setiap kelurahan telah memiliki dua hingga tiga pendamping sosial, namun beban kerja mereka terus meningkat seiring banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan proses pendataan.

"Pendamping sosial juga sebetulnya sudah cukup baik di tiap kelurahan saya lihat ada dua atau tiga tergantung besarannya. Tapi balik lagi kebutuhan masyarakat juga banyak dan mereka memproses data hari ini juga cukup banyak," tutur Farah. (*)