Legislator Golkar Ramly HI Soroti Pemangkasan Anggaran Transportasi Gratis, Sebut 11 Rute Tak Bisa Beroperasi

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti pemangkasan anggaran program transportasi umum gratis yang dinilai berdampak pada tidak berjalannya sejumlah rute layanan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2025, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pemotongan anggaran membuat 11 rute angkutan gratis tidak dapat dioperasikan.

Baca Juga: Proyek Baru Diusulkan, Legislator Golkar Andri Santosa Heran Sudah Ada Temuan BPK di Konstruksi Gedung Kolam DKI

Ia juga menyoroti belum terjangkaunya layanan transportasi gratis bagi warga Kelurahan Kali Baru, Jakarta Utara.

"Bagi masyarakat Kali Baru yang jumlahnya adalah 67.000 orang, belum pernah melewati ataupun dilewati oleh angkutan gratis," ujar Ramly.

Menurut dia, anggaran yang semula diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mengalami pemangkasan sehingga berdampak pada operasional layanan.

"Sementara anggaran yang diajukan oleh RKA dipotong, itu tidak bisa dilaksanakan untuk warga Jakarta. Ada 11 rute yang tidak bisa berjalan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ramly membandingkan pemangkasan anggaran transportasi gratis dengan besarnya penyertaan modal kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mencapai Rp5,48 triliun.

Menurutnya, layanan transportasi gratis memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah.

Ia juga mengungkapkan bahwa program transportasi gratis Jakarta disebut mendapat perhatian dari luar negeri.

Bahkan, ia menyebut Wali Kota New York disebut akan menjadikan program tersebut sebagai salah satu contoh kebijakan transportasi publik.

"Yang saya dengar adalah Wali Kota New York akan mengambil contoh warga Jakarta yang sudah ditraktir oleh Bapak dengan angkutan gratis. Ini harus kita teruskan," ucapnya.

Karena itu, Anggota Komisi E DPRD DKI itu meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk kembali mengevaluasi alokasi anggaran bersama Dinas Perhubungan dan Bank DKI agar layanan transportasi gratis dapat menjangkau warga Kali Baru.

"Jadi, tolong dicek lagi kembali kepada Dinas Perhubungan dan Bank DKI agar masyarakat Jakarta Utara, Kelurahan Kali Baru, sangat membutuhkan itu," tuturnya. (*)