Legislator Golkar Farah Savira Minta Penyaluran Hibah Pemprov Lebih Terbuka hingga Menyentuh Masyarakat

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar penyaluran dana hibah dilakukan secara lebih terbuka dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Hal itu disampaikan usai rapat pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Farah mengatakan, keterbukaan dalam proses penyaluran hibah penting agar masyarakat dapat merasakan secara langsung kehadiran pemerintah, terutama bagi komunitas keagamaan.

Baca Juga: Masih Ada Lahan Kosong Ancol Belum Dimanfaatkan, Legislstor Golkar Basri Baco Minta Segera Dimonetisasi

"Tadi kita berharap bahwa proses penyaluran hibah lebih terbuka, lebih menyasar kepada masyarakat sehingga keberadaan Pemprov itu jelas kepada masyarakat, khususnya komunitas keagamaan, masjid, mushola, dan lingkungannya," kata Farah kepada wartawan.

Selain membahas Biro Dikmental, Komisi E juga mengevaluasi pelaksanaan program Dinas Kebudayaan.

Farah berharap mekanisme penyaluran hibah di sektor kebudayaan juga semakin transparan sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada berbagai komunitas.

Menurutnya, adanya efisiensi anggaran membuat sejumlah penerima hibah yang selama ini rutin menerima bantuan telah dicukupkan pada tahun ini.

Kondisi tersebut diharapkan membuka peluang bagi kelompok atau komunitas lain untuk memperoleh hibah pada tahun anggaran berikutnya.

"Penyaluran hibah ke depan juga bisa lebih terbuka. Tadi sudah dapat informasi karena efisiensi, ada beberapa penerima hibah yang memang sudah dicukupkan untuk tahun ini sehingga nanti bisa membuka kesempatan bagi penerima hibah lainnya," ujarnya.

Farah juga berharap alokasi anggaran yang selama ini lebih banyak terpusat di tingkat provinsi dapat mulai diarahkan hingga ke lingkungan masyarakat.

Anggota Komisi E DPRD DKI itu menilai, program-program pemerintah akan lebih berdampak apabila anggarannya dapat mengalir langsung ke tingkat RT dan RW melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Ke depan anggaran yang selama ini mungkin lebih difokuskan di tingkat provinsi, kita harapkan bisa mengalir ke masyarakat di tingkat RT maupun RW," tuturnya. (*)