Kritik SiLPA Disdik DKI Rp1,1 Triliun, Legislator Golkar Ramly HI: Harusnya Bisa Perluas Sekolah Swasta Gratis

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mengkritik besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tahun anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Kritik tersebut disampaikan Ramly saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2025, Senin (29/6/2026).

Ramly menilai sisa anggaran tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan program Sekolah Swasta Gratis (SSG), sehingga lebih banyak warga Jakarta memperoleh akses pendidikan tanpa dipungut biaya.

Baca Juga: Kurangi Timbunan Sampah Jakarta, Legislator Golkar Alia Noorayu Dorong Warga Klender Aktif Menabung Sampah

"Program sekolah swasta gratis yang diusulkan Komisi E ada 258 sekolah, tetapi yang direalisasikan hanya 106 sekolah," ujar Ramly dalam rapat.

Menurutnya, Disdik memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp19,6 triliun dalam APBD 2025. Namun, realisasi belanja hanya sekitar Rp18,5 triliun sehingga menyisakan SiLPA sekitar Rp1,1 triliun.

Ramly mempertanyakan optimalisasi penggunaan anggaran tersebut, terutama ketika masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan.

"Masih ada sisa Rp1,1 triliun. Ini kan bisa dipergunakan untuk sekolah gratis. Kasihan warga Jakarta yang tidak bisa terakomodir," katanya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu menilai penambahan jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program gratis akan membantu keluarga yang anaknya tidak berhasil diterima di sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Ramly, salah satu kendala yang kerap dihadapi calon peserta didik adalah faktor domisili dan keterbatasan jumlah sekolah negeri di sekitar tempat tinggal mereka.

"Di pertengahan tahun, ketika kenaikan kelas, yang sekolahnya dekat bisa mendapatkan (sekolah negeri), yang sekolah tidak ada di situ (dekat kediamannya) mau mendaftar ke mana," tukasnya.

Diketahui, program sekolah swasta gratis resmi dihadirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk masyarakat.

Melalui kebijakan ini, sekolah swasta mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB dapat menyelenggarakan pendidikan secara gratis dengan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Terdapat 103 sekolah swasta gratis yang bisa diakses masyarakat pada tahun ajaran 2026/2027, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. (*)