Legislator Golkar Dimaz Soroti Program Pangan Murah DKI, Hanya 350 Ribu dari Target 1,15 Juta Warga yang Terjangkau

AKURAT JAKARTA - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti rendahnya realisasi Program Pangan Murah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai belum mampu menjangkau mayoritas warga yang menjadi sasaran program tersebut.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2-APBD) Tahun Anggaran 2025, beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat Program Pangan Murah masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Jaga Daya Beli, Pemerintah Tebar Diskon Tiket Kereta dan Kapal hingga 100 Persen

Menurut Dimaz, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 1,15 juta penerima manfaat. Namun realisasinya hanya berkisar antara 300 ribu hingga 350 ribu warga.

"Program Pangan Murah ditargetkan menjangkau 1,15 juta penerima, namun hanya terealisasi 300 ribu hingga 350 ribu saja. Sekitar 775 ribu hingga 825 ribu warga tidak menerima manfaat. Ini kesenjangan besar pada program kebutuhan dasar," kata Dimaz.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi catatan serius mengingat Program Pangan Murah merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga pangan.

Dengan capaian yang hanya sekitar seperempat dari target, Fraksi Golkar mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program, mulai dari proses pendataan penerima manfaat, mekanisme distribusi, hingga ketepatan sasaran penerima bantuan.

Menurut Dimaz, kegagalan menjangkau ratusan ribu warga yang telah ditetapkan sebagai sasaran berpotensi mengurangi dampak program terhadap upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta.

Sorotan terhadap Program Pangan Murah menjadi bagian dari evaluasi Golkar terhadap pelaksanaan APBD 2025.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keberhasilan anggaran daerah tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dialokasikan atau terserap, tetapi juga dari sejauh mana program yang dibiayai mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Keberhasilan APBD diukur dari sejauh mana ia menjawab persoalan nyata warga," ujar Dimaz.

Selain Program Pangan Murah, Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah isu pelayanan publik lainnya, seperti transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang mendapat penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Menurut Golkar, seluruh program tersebut harus dapat menunjukkan hasil yang terukur dan manfaat nyata bagi warga Jakarta. (*)