Bekerja Penuh Tekanan, Fraksi Golkar DPRD DKI Desak Pemprov Ratakan Tenaga Medis hingga Kepulauan Seribu

AKURAT JAKARTA – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah ibu kota, khususnya di daerah dengan akses terbatas seperti Kepulauan Seribu.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Dalam pandangan umum fraksinya, Alia menegaskan tenaga medis merupakan garda terdepan dalam sistem kesehatan.

Baca Juga: Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Data Perizinan Gedung Parkir Tak Sinkron Antar OPD Pemprov DKI

Namun, menurutnya, masih banyak tenaga kesehatan yang bekerja dalam kondisi penuh tekanan, menghadapi risiko tinggi, serta belum memperoleh perlindungan yang optimal.

"Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian khusus terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan keterbatasan akses seperti Kepulauan Seribu, yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas," ujar Alia.

Ia menjelaskan, Pasal 27 dalam Raperda mengatur jaminan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan kondisi riil rasio dokter terhadap jumlah penduduk di setiap wilayah, termasuk kawasan yang tergolong terpencil.

Menurut Alia, data tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerataan tenaga kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi norma dalam regulasi.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan kesiapan Pemprov DKI dalam menyiapkan skema insentif bagi tenaga medis yang bekerja di wilayah dengan tingkat kesulitan lebih tinggi.

Alia menekankan insentif yang diberikan harus berbasis risiko kerja dan capaian kinerja, bukan sekadar formalitas administratif.

"Apakah Pemerintah Provinsi telah menyiapkan skema insentif yang benar-benar berbasis risiko kerja dan capaian kinerja, bukan sekadar formalitas administratif?" kata Alia.

Ia juga meminta penjelasan mengenai rencana konkret pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, termasuk skema insentif yang memadai serta mekanisme ikatan dinas yang jelas untuk menjamin ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar mendorong adanya peningkatan signifikan terhadap insentif tenaga medis.

Selain aspek kesejahteraan, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan juga dinilai perlu diperkuat agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal di lapangan.

"Fraksi Partai Golkar mendorong peningkatan signifikan insentif tenaga medis, serta penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya di lapangan," ujar Alia. (*)