Kasus TBC dan Hipertensi Jadi Alarm di Jakarta, Fraksi Golkar DPRD DKI Desak Perda Sistem Kesehatan Harus Segera Diperbarui

AKURAT JAKARTA - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menilai revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah merupakan langkah mendesak untuk menjawab tantangan kesehatan yang semakin kompleks di Jakarta.

Pandangan itu disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, Senin (11/5/2026).

"Fraksi Partai Golkar memandang bahwa revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2009 merupakan sebuah keniscayaan. Regulasi yang telah berusia lebih dari 15 tahun tersebut lahir dalam konteks yang sangat berbeda dengan kondisi Jakarta hari ini," kata Alia.

Baca Juga: Ada Libur 6 Hari Berturut-turut, Ini Sisa Long Weekend Mei 2026 yang Sayang Dilewatkan

Menurutnya, pembaruan regulasi kesehatan daerah menjadi keharusan setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana.

Fraksi Golkar, lanjut Alia, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengajukan Raperda Sistem Kesehatan Daerah sebagai upaya memperkuat fondasi layanan kesehatan bagi warga.

Alia mengungkapkan, Jakarta kini menghadapi beban ganda di sektor kesehatan. Di satu sisi, kasus penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) terus meningkat. Di sisi lain, penyakit tidak menular seperti hipertensi juga melonjak signifikan.

"Kasus tuberkulosis mencapai lebih dari 351 ribu kasus, sementara penyakit tidak menular seperti hipertensi telah menembus angka lebih dari 900 ribu penderita. Ini adalah alarm keras bahwa sistem kesehatan kita sedang menghadapi beban ganda yang serius," ujarnya.

Selain tingginya angka penyakit, Alia juga menyoroti tingginya kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan primer yang mencapai jutaan setiap tahun.

Baca Juga: BYD Hadirkan Interior Premium untuk Atto 2 dengan Jok Desain Unik dan Fitur Keselamatan Pintar, Harga Mulai Rp200 Jutaan

Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar masih sangat tinggi.

Namun demikian, menurut Wakil Ketua Komisi A itu, warga masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari antrean panjang, keterbatasan tenaga medis, hingga ketimpangan kualitas layanan kesehatan antarwilayah di Jakarta.

"Situasi ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan kita membutuhkan pembaruan yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan," tukasnya. (*)