Gubernur Papua Barat Belajar Sistem JakLingko, Legislator Golkar Ramly HI: Di Jakarta Justru Kacau

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti ironi yang terjadi dalam pengelolaan sistem transportasi JakLingko.

Ia mengungkap bahwa sejumlah kepala daerah dari luar daerah datang belajar ke Jakarta, namun di dalam Jakarta sendiri, sistem pembayaran kepada operator justru bermasalah dan berpotensi memicu gejolak.

Ramly menyebut salah satunya adalah kedatangan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang mempelajari sistem angkutan gratis milik Pemprov DKI.

Baca Juga: Warga Jakarta yang Mudik Lebaran 2026 Dihimbau Lapor RT/RW, Pemprov Akan Hidupkan Siskamling untuk Keamanan Lingkunga

"Termasuk Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat, mau sekolah ke sini tentang angkutan gratis," kata Ramly, beberapa waktu lalu.

Namun, ia menilai kenyataan di lapangan sangat jauh dari ideal. Keterlambatan pembayaran hingga 16 hari kepada operator JakLingko membuat sopir tertekan secara ekonomi dan hampir memicu pemogokan massal.

"Di kita sendiri, 16 hari tidak dibayar. Bayangkan itu. Baru gaji keluar saja sudah langsung habis untuk cashbon ke pemilik. Apalagi kalau sampai dua minggu lebih," ujar Ramly.

Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak pantas terjadi di Jakarta, terlebih ketika kota ini dijadikan rujukan oleh daerah lain.

Menurutnya, Jakarta seharusnya menunjukkan bahwa sistem angkutan gratis dapat berjalan dengan stabil, konsisten, dan tertib secara administrasi.

"Bagaimana daerah lain mau meniru kalau kita sendiri tidak rapi? Ini memalukan. Jakarta harusnya jadi contoh, bukan malah kalah dalam urusan dasar seperti pembayaran," tegasnya.

Anggota Komisi E itu juga meminta Pemprov DKI, Dinas Perhubungan, dan PT TransJakarta segera menyelesaikan masalah teknis tersebut.

Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap keterlambatan pembayaran bisa berdampak pada layanan transportasi gratis yang kini diandalkan warga.

"Jangan sampai terjadi pemogokan massal. Ini angkutan gratis, layanan publik. Kalau pembayarannya saja kacau, bagaimana kita bisa jamin pelayanan ke masyarakat?" ujarnya. (*)