Legislator Golkar Farah Apresiasi Penambahan Jumlah Sekolah Swasta Gratis, Namun Soroti Pembayaran Gaji Guru

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, mengapresiasi penambahan jumlah sekolah swasta gratis dari 40 menjadi 103 pada tahun ajaran 2026/2027.

Namun, ia juga menyoroti dugaan keterlambatan pembayaran gaji guru dalam program sekolah swasta gratis.

"Yang pertama, kami mengapresiasi itu sebetulnya sudah menambah ya sampai 103 sekolah, tapi mohon dipantau Bu penyelesaian pembayaran administrasinya terhadap sekolah-sekolah yang sudah dapat di 40 sekolah kemarin," ujar Farah dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Disdik, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga: Legislator Golkar Ramly HI Soroti Skema Gaji Nakes, BLUD RS Diminta Jangan Jadi Penopang Kekurangan APBD

Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera menelusuri persoalan tersebut agar tidak mengganggu keberlangsungan program.

Farah mengungkapkan, pihaknya menerima informasi adanya guru di salah satu sekolah yang belum menerima gaji selama tiga bulan.

Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat program sekolah swasta gratis merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan.

"Kami kenal salah satu guru di SMK Jagakarsa itu belum dibayar gajinya 3 bulan. Nah ini sudah banyak yang protes, mohon nanti juga bisa dicek kembali," tuturnya.

Anggota Komisi E itu menegaskan, Disdik perlu memastikan alur penyaluran dana berjalan dengan baik, mulai dari pemerintah hingga ke pihak sekolah.

Jangan sampai dana sudah dicairkan, tetapi tidak sampai kepada tenaga pendidik yang berhak menerimanya.

"Jangan sampai kalau sudah dari Dinas Pendidikan sudah memberikan tapi belum sampai atau ditahan oleh pihak sekolah. Nah ini antisipasi Bu jangan sampai nanti tahun ajaran baru juga ada kendala yang sama," tegasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menambah kuota sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026/2027.

Sebanyak 103 sekolah swasta kini dibebaskan dari biaya pendidikan, melonjak signifikan dibanding tahun ajaran sebelumnya yang hanya berjumlah 40 sekolah.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi warga Jakarta, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki ketersediaan sekolah negeri yang mencukupi. (*)