Cegah Lonjakan Tumpukan Sampah, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Desak Pasar hingga Mal Kelola Limbah Mandiri

AKURAT JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mendorong pengelola pasar, pusat perbelanjaan, hingga restoran untuk mandiri dalam mengelola sampah.

Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta mencegah penumpukan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) belakangan ini.

Judistira mengatakan, kewajiban tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Gubernur. Namun, implementasinya di lapangan dinilai belum optimal, terutama di pasar-pasar besar.

Baca Juga: Legislator Golkar Dadiyono Soroti Potensi Pengurangan Jumlah Kursi DPRD DKI Imbas Perubahan Status Jadi DKJ, dari 106 Jadi 85 Kursi

"Termasuk juga sebenarnya pusat perbelanjaan, ada peraturan gubernur yang mendorong mereka itu harus mandiri mengelola sampah," ujar Judistira kepada Akurat Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, selama ini masih banyak pengelola yang bergantung pada DLH untuk pengangkutan sampah. Padahal, kapasitas DLH terbatas dan tidak bisa terus-menerus menjadi tumpuan utama.

"Kalau itu belum bisa melaksanakan, memang dimintakan Dinas Lingkungan Hidup untuk masuk ke sana dengan mereka membayar retribusi. Tapi kan ini nggak bisa seperti ini terus," katanya.

Anggota Komisi D itu mencontohkan kondisi di Pasar Induk Kramat Jati, di mana sempat terjadi penumpukan sampah akibat keterlambatan pengangkutan.

Baca Juga: Dicopot dari Ketua DPRD DKI, Khoirudin Bakal Ditarik ke DPP PKS Tangani Level Nasional

Situasi tersebut terjadi ketika distribusi sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang terganggu, sehingga sampah menumpuk di lokasi.

"Itu yang belum dikerjakan oleh pasar yang ada di Kramat Jati. Makanya kemarin ketika ada hujan deras kemudian ada longsor di Bantargebang, mereka tidak bisa diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup, tertunda, maka bertumpulah sampah di sana," jelasnya.

Ke depan, melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah, DPRD akan mendorong agar seluruh pasar besar, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha seperti restoran dan kafe mulai mengelola sampahnya dari sumber.

"Salah satunya nanti rekomendasinya adalah semua pasar, khususnya pasar-pasar yang besar, kemudian pusat perbelanjaan, termasuk restoran, kafe dan sebagainya, itu harus ke depan mulai mandiri mengurangi sampah dari sumbernya," tegas Judistira.

Baca Juga: Bayang-bayang Ancaman Blokade AS Bikin Ekspor Minyak Iran Lumpuh? Analis Peringatkan Krisis Inflasi di Teheran

Sebagai informasi, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memastikan tumpukan sampah di sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) yang sempat dikeluhkan warga kini telah dibersihkan.

Kondisi tersebut sebelumnya terjadi akibat gangguan operasional imbas longsor di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pramono mengatakan, penumpukan sampah dipicu oleh longsor di zona 4A TPST Bantargebang yang menyebabkan fasilitas tersebut tidak beroperasi selama sekitar 10 hari.

"Jadi ada beberapa hal yang memang akibat dari Bantargebang zona 4A yang mengalami longsor, kemudian 10 hari tidak beroperasi. Itulah yang menyebabkan ada tumpukan," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4/2026) lalu. (*)