Soroti Minimnya Fasilitas Persampahan di Jaktim, Legislator Golkar Sardy Wahab: Tak Sebanding dengan Luas Wilayah

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab, menyoroti minimnya fasilitas persampahan di Jakarta Timur yang dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah serta jumlah penduduknya yang besar.

Hal tersebut disampaikan Sardy dalam rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta saat membahas program dinas terkait penanganan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Menurutnya, ketimpangan fasilitas terlihat dari jumlah gerobak sampah yang jauh dari kebutuhan riil di lapangan.

Baca Juga: Lewat Raperda P4GN, Fraksi Golkar DPRD DKI Dorong Pemprov Tambah Fasilitas Rehabilitasi Korban Narkoba

Ia mencontohkan, Jakarta Timur yang memiliki sekitar 700 Rukun Warga (RW) hanya didukung sekitar 200 unit gerobak sampah.

"Contoh seperti Jakarta Timur; luas wilayah dan jumlah penduduk cukup besar dibandingkan wilayah lain. Begitu ada permasalahan, seperti kita bicara gerobak sampah, 700 sekian RW hanya disiapkan sekitar 200," kata Sardy.

Ia menilai keterbatasan sarana tersebut berdampak langsung pada pelayanan pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat.

Bahkan, ia mengaku hingga kini masih sering menerima keluhan terkait kebutuhan fasilitas persampahan yang belum terpenuhi.

Sardy juga mengungkapkan dirinya pernah menyampaikan langsung kebutuhan tersebut kepada jajaran Dinas Lingkungan Hidup, namun hingga kini belum terealisasi.

"Yang dipermasalahkan kami di lapangan ini, saya sampai detik ini meminta itu ke Dinas Lingkungan Hidup, sampai sekarang belum pernah saya diberikan," ujarnya.

Sardy meminta agar perencanaan anggaran ke depan lebih memprioritaskan kebutuhan di tingkat wilayah, khususnya pada Suku Dinas yang berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.

Menurutnya, ketimpangan anggaran antara dinas tingkat provinsi dan Suku Dinas juga menjadi salah satu penyebab lambatnya penyelesaian masalah di lapangan.

Anggota Komisi D itu berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi distribusi fasilitas pelayanan dasar, terutama di sektor persampahan, agar wilayah dengan beban pelayanan besar seperti Jakarta Timur mendapatkan perhatian lebih.

Ia menegaskan, program yang direncanakan pemerintah seharusnya lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak langsung.

"Berikan kesempatan kepada Suku Dinas untuk berpikir bagaimana mengelola di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai ketimpangan ini terus terjadi," tukas Sardy. (*)