Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Utara, Pemprov DKI Siapkan Sejumlah Langkah Mitigasi

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan berbagai upaya antisipasi dalam potensi banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta yang diprakirakan terjadi pada periode 14-22 Mei dan 28-31 Mei 2026.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat di wilayah pesisir.

"Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara tetap melakukan penyiagaan dan pengoperasian pompa serta berbagai upaya antisipasi potensi banjir rob," ujar Ika dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga: Ibu Hamil Wajib Tahu, Ini Tanda Bahaya Trimester Pertama yang Tak Boleh Diabaikan

Ia menuturkan, saat ini terdapat sebanyak 171 unit pompa stasioner di 56 lokasi wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang disiagakan untuk mengantisipasi genangan akibat rob.

Selain itu, pompa mobile juga disiapkan guna menjangkau lokasi yang tidak terlayani pompa stasioner.

Beberapa rumah pompa dan pintu air di kawasan pesisir yang disiagakan di antaranya Pintu Air Marina, Pompa atau Polder Kali Asin, Rumah Pompa Pluit, Pompa Ancol, Pompa Junction PIK, Pompa Muara Angke, Pompa Pasar Ikan, Pompa Tanjungan, hingga Pompa Polder Kamal.

Selain sarana pompa, Dinas SDA juga menyiagakan Satgas SDA atau Pasukan Biru untuk melakukan pemantauan rutin dan penanganan cepat jika terjadi banjir rob di kawasan pesisir.

Baca Juga: Pemprov DKI Pertahankan Insentif Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Pramono: Ikuti Kebijakan Pusat

"Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali," katanya.

Ika menjelaskan, penurunan tanah menjadi faktor penyebab meningkatnya potensi banjir rob sehingga memberikan dampak besar terhadap kondisi lingkungan di Jakarta, khususnya di wilayah pesisir.

"Dalam hal dampaknya terhadap lingkungan, penurunan tanah dapat memperluas daerah genangan banjir karena tidak berfungsinya saluran air akibat timbulnya daerah-daerah cekungan. Hal ini membuat sebuah wilayah menjadi lebih rentan banjir ketika hujan," terangnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan air tidak dapat mengalir secara gravitasi sehingga membutuhkan bantuan pompa dan sistem polder untuk mengendalikan genangan.

Ia mengatakan, penurunan tanah di wilayah pesisir Jakarta juga meningkatkan potensi banjir rob serta dapat memicu kerusakan infrastruktur.

"Gedung ataupun bangunan dapat mengalami keretakan dan mengalami kemiringan, dan tidak optimalnya saluran air hingga kerusakan sarana jalan," imbuhnya.

Baca Juga: Legislator Golkar Dadiyono Dorong Pembangunan Mako Satpol PP Masuk APBD Perubahan 2026

Ika juga menyampaikan, Dinas SDA DKI Jakarta terus melakukan pemantauan penurunan tanah melalui pembangunan stasiun pemantauan di sejumlah titik.

"Pemantauan dilakukan dengan dibangunnya stasiun pemantauan penurunan tanah. Selain monitoring, keberadaan stasiun pemantauan penurunan tanah ini juga sebagai manajemen risiko bencana penurunan tanah yang dapat menyebabkan banjir rob," tukasnya.

Dinas SDA DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang berada di kawasan pesisir agar tetap waspada selama periode potensi rob berlangsung.

"Masyarakat juga dapat memantau perkembangan banjir rob melalui laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut, aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mendapatkan kondisi darurat," tandasnya. (*)