Pengeroyokan Satpol PP Oleh Pekerja Proyek di Jaksel, DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Kesiapan Aparat Saat Penertiban

AKURAT JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menyoroti kesiapan aparat pemerintah daerah dalam menjalankan operasi penertiban menyusul aksi pengeroyokan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan Kolam Renang Bulungan, Jakarta Selatan.

Manuara menilai, setiap operasi penertiban harus didahului analisis terhadap situasi dan kondisi di lapangan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menentukan pendekatan yang tepat agar penegakan peraturan daerah (perda) tidak berujung pada konflik dengan masyarakat.

"Setiap kali melakukan operasi penertiban, kepala SKPD harus mengetahui sebetulnya magnitudo dan eskalasi situasi kondisi objek yang ditertibkan mutlak diketahui," kata Manuara kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga: Prediksi Skor Inter Milan vs Club Brugge di UCL, 14 Oktober 2026: Misi Kebangkitan Nerazzurri di San Siro

Ia menjelaskan, tingkat risiko dan eskalasi penertiban perlu menjadi pertimbangan sebelum aparat mengambil tindakan.

Apabila situasi tergolong kecil, pendekatan persuasif dan humanis dinilai dapat menjadi pilihan.

Sebaliknya, jika operasi diperkirakan memiliki risiko sedang hingga besar, koordinasi dengan aparat eksternal, termasuk kepolisian dan TNI, perlu dilakukan.

"Kalau eskalasi dan magnitudonya berskala sedang dan besar, wajib ada koordinasi dengan aparatur eksternal," ujarnya.

Manuara menilai, kesiapan aparat dalam membaca situasi menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas penegakan perda.

Ia mengingatkan agar tindakan di lapangan tidak justru memicu emosi masyarakat akibat pendekatan yang kurang tepat.

Baca Juga: Jegal Pasar SUV Jepang, Jetour T2 i-DM Meluncur dengan Spek Hybrid Gahar! Mobil Konvensional Minggir Dulu

"Ketika berdasarkan analisis lapangan diperlukan koordinasi dengan aparatur seperti kepolisian, TNI, mutlak harus dilakukan koordinasi untuk menjaga hal-hal seperti ini," tuturnya.

Selain koordinasi, Manuara menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap proses penertiban.

Menurutnya, aparat perlu mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat dan situasi sosial ekonomi sebelum menjalankan operasi.