Sampah Jakarta ke Bantargebang Berkurang, Komisi D DPRD Minta Kompensasi Dievaluasi

AKURAT JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, termasuk besaran kompensasi bau yang diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Menurut Yuke, evaluasi tersebut diperlukan karena volume sampah Jakarta yang dikirim ke TPST Bantargebang berkurang setelah Pemprov DKI menerapkan kebijakan pembatasan dan pemilahan sampah.

"Dengan adanya pembatasan dan pemilahan sampah, volume sampah yang dikirim ke Bantargebang berkurang. Maka perlu duduk bersama dengan Pemkot Bekasi untuk menghitung ulang," kata Yuke dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga: Pansus Sampah Soroti 1.700 Armada DLH DKI, Legislator Golkar Judistira: Ada yang Perlu Dihapus

Ia berharap hasil renegosiasi nantinya dapat menyesuaikan nilai kompensasi dengan kondisi fiskal serta tonase sampah yang saat ini dikirim ke Bantargebang.

Yuke mengatakan, penurunan volume sampah juga berdampak terhadap berkurangnya ritase truk pengangkut sampah setiap harinya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi agar besaran kompensasi dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru.

Yuke menilai efisiensi anggaran yang diperoleh dari hasil renegosiasi dapat dialihkan untuk memperkuat penanganan sampah di lokasi lain di Jakarta.

Di sisi lain, ia mendorong Pemprov DKI memperbanyak alternatif pengolahan sampah agar pengurangan pengiriman ke Bantargebang tidak menimbulkan persoalan baru.

Salah satunya dengan memanfaatkan sampah organik untuk mendukung peternakan Perumda Dharma Jaya di Ciangir serta mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

“Jangan sampai pembatasan pengangkutan justru menimbulkan tumpukan sampah baru di lingkungan warga,” ujarnya.

Yuke juga meminta penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemilahan sampah diperkuat.

Politikus PDIP itu menilai ketentuan sanksi dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur perlu dievaluasi karena penerapannya belum memberikan efek jera.

Selain sanksi, Yuke meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memperbaiki sistem pengangkutan agar sampah yang telah dipilah warga tidak kembali tercampur saat diangkut.

"Dinas Lingkungan Hidup kami minta lebih agresif dan proaktif menghadirkan terobosan agar target pengurangan sampah benar-benar tercapai sebelum 2027," tandasnya. (*)