Legislator Golkar Dadiyono Tegaskan Jakarta Harus Tetap Terbuka, Pengendalian Penduduk Jangan Sekadar Batasi Jumlah

AKURAT JAKARTA – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa Jakarta harus tetap menjadi kota yang terbuka bagi masyarakat yang datang untuk mencari pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Bendahara Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dadiyono, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Penduduk, beberapa waktu lalu.

Dadiyono mengatakan, kedatangan masyarakat ke Jakarta bukan sesuatu yang semestinya dipandang sebagai kesalahan.

Baca Juga: Data Desil Warga Sering Tak Sesuai, Legislator Golkar Ramly HI Desak Pemprov DKI Turun Tangan

Menurutnya, persoalan muncul ketika pertumbuhan aktivitas manusia tidak diimbangi dengan kemampuan kota dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Kota yang terbuka tetap harus mampu menyediakan hunian, transportasi, pekerjaan, dan pelayanan publik yang memadai," kata Dadiyono.

Karena itu, Dadiyono menilai pengendalian penduduk tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pembatasan jumlah warga yang tinggal di Jakarta.

Menurutnya, pengendalian penduduk perlu mencakup pengelolaan jumlah, kualitas, struktur umur, persebaran, serta mobilitas penduduk agar sesuai dengan daya dukung kota.

"Pertanyaan kita bukan sekadar berapa banyak orang yang boleh tinggal di Jakarta, tetapi berapa banyak penduduk yang mampu dilayani Jakarta dengan kualitas hidup yang layak?" ujarnya.

Dadiyono kemudian meminta penjelasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai definisi pengendalian penduduk yang digunakan dalam Ranperda tersebut.

Anggota Komisi A itu mempertanyakan apakah indikator pengendalian penduduk hanya didasarkan pada jumlah penduduk atau turut memperhitungkan persebaran, mobilitas, kualitas hidup, serta daya dukung wilayah.

Fraksi Golkar juga menyarankan agar kebijakan pengendalian penduduk menggunakan pendekatan penduduk optimal berdasarkan kapasitas wilayah.

"Fraksi Partai Golkar menyarankan agar kebijakan pengendalian penduduk menggunakan pendekatan penduduk optimal berdasarkan kapasitas wilayah, bukan sekadar menetapkan batas jumlah penduduk secara administratif," tukasnya. (*)