Fraksi Golkar DPRD DKI Sentil Pemprov: Jangan Asal Bangun Rusun di Lahan Pemprov

AKURAT JAKARTA - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menjadikan ketersediaan lahan milik pemerintah sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menentukan lokasi pembangunan rumah susun (rusun).

Hal itu disampaikan Bendahara Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dadiyono, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun, beberapa waktu lalu.

Dadiyono mengatakan, lokasi menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan agar pembangunan rusun tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang menjadi penghuninya.

Baca Juga: Legislator Golkar Judistira Ungkap 60.000 Ton Sampah Menumpuk di Nagrak, Tingginya Capai 15 Meter

"Tanah memang penting, tetapi lokasi yang tepat jauh lebih penting," kata Dadiyono.

Menurutnya, rusun yang dibangun jauh dari pusat pekerjaan, transportasi, pendidikan, dan pelayanan dasar berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat.

Meskipun masyarakat mendapatkan hunian dengan harga atau biaya sewa yang terjangkau, kata Dadiyono, biaya hidup mereka bisa meningkat akibat ongkos perjalanan yang mahal serta waktu yang banyak terbuang di perjalanan.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta pembangunan rusun di Jakarta diintegrasikan dengan berbagai fasilitas dan kebutuhan masyarakat.

"Karena itu, pembangunan rusun harus terintegrasi dengan sistem transportasi publik, pusat kegiatan ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, ruang terbuka dan fasilitas sosial lainnya," ujarnya.

Dadiyono juga mempertanyakan sejauh mana Pemprov DKI telah memperhitungkan akses penghuni rusun terhadap pusat pekerjaan dan transportasi publik dalam menentukan lokasi pembangunan.

Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap lokasi rusun telah melalui kajian terkait daya dukung lingkungan dan daya tampung kawasan.

"Apakah setiap lokasi pembangunan rusun telah memperhitungkan akses terhadap pusat pekerjaan dan transportasi publik? Apakah telah dilakukan kajian daya dukung lingkungan dan daya tampung kawasan?" tuturnya.

Anggota Komisi A itu menilai aspek mobilitas penghuni juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai pembangunan hunian terjangkau justru membuat penghuni menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk menuju tempat kerja.

"Bagaimana memastikan penghuni rusun tidak justru menjadi kelompok yang paling banyak menghabiskan waktu dan biaya untuk perjalanan menuju tempat kerja?" katanya.

Untuk itu, Fraksi Golkar mengusulkan agar Pemprov DKI memiliki indikator khusus dalam menentukan lokasi pembangunan rusun.

Dadiyono menyarankan penetapan lokasi menggunakan Indeks Kelayakan Lokasi Rusun.

"Fraksi Partai Golkar menyarankan agar penetapan lokasi rusun menggunakan Indeks Kelayakan Lokasi Rusun, yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan akses transportasi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, ruang terbuka, risiko bencana, kondisi lingkungan dan potensi pertumbuhan ekonomi kawasan," tandasnya. (*)