Legislator Golkar Sardy Wahab Soroti Laporan TPS 3R: Klaim Puluhan Ton, di Lapangan Cuma 3 Ton

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab, menyoroti ketidaksesuaian laporan kapasitas pengolahan sampah di sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dengan kondisi di lapangan.

Sardy mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah TPS 3R disebut mampu mengolah sampah hingga puluhan ton per hari.

Namun, ketika dilakukan pengecekan langsung, realisasi pengolahan sampah di lokasi disebut hanya sekitar 3 ton per hari.

Baca Juga: TPS Ilegal Bermunculan, Legislator Golkar Sardy Wahab Pertanyakan Kinerja Pengawasan DLH

"Posisi daripada kami turun ke lapangan selalu mengatakan sekian puluh ton per hari. Saya menitip orang juga di TPS 3R itu untuk mengecek, enggak ada 3 ton, 4 ton pun tak sampai," kata Sardy dalam Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sardy meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyampaikan laporan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia mengingatkan agar data yang disampaikan tidak ditutup-tutupi maupun dibuat seolah-olah capaian pengolahan sampah telah maksimal.

"Saya minta Pak Kadis, laporan yang sebenarnya disampaikan. Jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi itu keadaannya tambah buruk," ujarnya.

Menurut Sardy, laporan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual justru dapat menghambat upaya perbaikan pengelolaan sampah di Jakarta.

Ia pun menyindir pola pelaporan yang hanya berorientasi membuat atasan merasa puas.

"Jangan sampai laporan itu ‘Asal Bapak Senang’. Ini yang terjadi di republik ini, Pak," tegasnya.

Sardy juga mempertanyakan rencana Dinas LH untuk memperbaiki sekaligus menambah jumlah TPS 3R.

Menurutnya, langkah tersebut seharusnya tidak menjadi prioritas apabila TPS 3R yang sudah tersedia belum mampu beroperasi secara maksimal.

“Sekarang Bapak mau menyampaikan memperbaiki TPS 3R, mau nambah TPS 3R lagi. TPS 3R yang lama saja yang sudah berjalan saja belum maksimal,” katanya.

Anggota Komisi D itu menilai pemerintah perlu terlebih dahulu memaksimalkan fasilitas TPS 3R yang sudah ada sebelum menambah fasilitas baru.

Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah.

"Enggak perlu dulu penambahan, dalam arti kata ya dimaksimumkan dululah, dimaksimalkan dulu penggunaan TPS yang ada," ujar Sardy. (*)