Data Desil Lambat Diperbarui hingga Persulit Akses Bansos Pendidikan, Komisi E DPRD DKI Dorong Pembentukan Pansus

AKURAT JAKARTA – Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas persoalan data desil yang dinilai masih lambat diperbarui.

Persoalan tersebut dinilai berdampak terhadap masyarakat, khususnya dalam mengakses berbagai program bantuan sosial.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, mengatakan bahw persoalan desil menjadi salah satu hal yang disoroti dalam rapat pembahasan anggaran perubahan bersama Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.

Baca Juga: Terowongan MRT Bundaran HI-Kota Kini Sudah Terhubung, Pembangunan Fase 2A Capai 62,68 Persen

Menurut Subki, data desil berkaitan erat dengan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga pendidikan.

Karena itu, lambannya pembaruan data berpotensi menghambat masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan maupun bantuan.

"Yang paling disoroti tentu adalah masalah desil, karena ini terkait dengan fakir miskin ya, terus banyak urusan yang semua datanya tersangkut di desil. Pendidikan, sosial, termasuk di dalamnya bansos, banyak terhambat di desil," ujar Subki kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Toyota Land Cruiser 300 HEV Bawa Sistem Kelistrikan Ganda, Tetap Tangguh Beroperasi Meski Terjadi Gangguan Hybrid

Ia menjelaskan, data desil saat ini berada dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) yang dikelola secara nasional melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak dapat secara langsung mengubah data masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi.

"Datanya kan itu ada di BPS sama Kemensos ya. Dan itu adanya di DTSN. Jadi agak lama naiknya, agak lama juga turunnya. Sehingga perubahan data desil yang hasil dari sanggah masyarakat juga dinilai sangat lambat," katanya.

Politikus PKS itu menyebut, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta bahkan mengusulkan agar persoalan tersebut dibahas melalui pansus.

Menurutnya, langkah itu diperlukan agar penanganan persoalan data desil di Jakarta dapat dilakukan lebih cepat.

"Maka ada beberapa usulan juga, anggota DPRD mengusulkan semacam pansus desil itu bisa didorong agar kemudian penanganan ini bisa lebih cepat," tuturnya.

Baca Juga: 4 Perusahaan Pembuang Sampah ke TPS Liar Nagrak Cilincing Didenda Uang Paksa Rp 10 Juta, Ini Daftar Nama Perusahaannya

Selain mendorong pembentukan pansus, DPRD DKI juga meminta adanya mekanisme manual untuk mempercepat proses sanggah masyarakat.

Sebab, jika seluruh perubahan harus dilakukan melalui sistem Kemensos, prosesnya dinilai membutuhkan waktu lama.

"Maka kita minta segera fiksasi masalah desil ini supaya masyarakat enggak bertanya-tanya dan disiapkan juga proses manualnya. Kalau semuanya lewat Kemensos.go.id itu lama perubahannya," kata Subki. (*)