Sebelum SDN 09 Kebayoran Lama Roboh, Legislator Golkar Ramly HI Ternyata Sudah Warning 22 Sekolah Rusak

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan rehabilitasi puluhan sekolah yang mengalami kerusakan sebelum insiden robohnya bangunan SDN 09 Kebayoran Lama.

Namun, dari usulan tersebut hanya sebagian kecil yang disetujui pemerintah.

Ramly mengatakan, Komisi E DPRD DKI Jakarta sebelumnya telah mengajukan perbaikan terhadap 22 sekolah yang dinilai membutuhkan rehabilitasi. Akan tetapi, hanya tujuh sekolah yang mendapat persetujuan.

Baca Juga: Legislator Golkar Farah Savira Dorong Renovasi SKKT dan Fasilitas Pendukung Masuk Prioritas RKPD 2026

"Sekolah dari Komisi E mengajukan sekaligus perbaikan itu ada 22 sekolah. Yang diterima kan tujuh, 15 enggak diterima. Termasuk itu. Akhirnya roboh, baru gubernur turun, baru kaget. Begitu kan? Padahal kita sudah usulkan," kata Ramly kepada Akurat Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut Ramly, peristiwa robohnya SDN 09 Kebayoran Lama seharusnya menjadi pelajaran agar usulan rehabilitasi fasilitas pendidikan mendapat perhatian lebih besar dalam penyusunan anggaran.

Ia menilai kerusakan bangunan sekolah bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah diidentifikasi DPRD melalui pembahasan bersama perangkat daerah.

Selain sekolah, Anggota Komisi E DPRD DKI itu juga menyoroti masih banyak usulan pembangunan dan rehabilitasi puskesmas yang belum diakomodasi.

Ia menyebut Komisi E mengusulkan pembangunan 12 puskesmas, tetapi hanya lima yang disetujui.

"Termasuk puskesmas. Puskesmas itu 12, yang diterima lima. Padahal ada Puskesmas di Pademangan itu masyarakat nunggu obat itu di atas trotoar. Itu kan enggak wajar lagi," tukasnya.

Diketahui, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan sebanyak 11 sekolah negeri kini sedang menjalani proses reviu atau pengecekan oleh tim percepatan revitalisasi gedung sekolah untuk menentukan tingkat kerusakan dan skala prioritas penanganan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, proses reviu dilakukan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas memetakan kondisi bangunan sekolah secara menyeluruh.

"Dari 22, tujuh sudah berjalan. Ditambah satu dan tiga, jadi 11. Yang 11 ini sedang proses review. Sedang direview apakah memang nanti direhab total dan lain-lain," kata Nahdiana dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta dikutip, Selasa (28/7/2026).(*)