Legislator Golkar Farah Savira Sebut NJOP Tinggi di Jakarta Tak Cerminkan Kondisi Riil Ekonomi Warga

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menyoroti penentuan status sosial ekonomi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil warga Jakarta.

Menurutnya, tingginya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Ibu Kota kerap membuat warga dianggap mampu, meski secara ekonomi masih membutuhkan bantuan sosial.

Hal itu disampaikan Farah dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Sosial, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Nilai Penghematan Subsidi Transportasi Bisa Perkuat Program Sekolah Swasta Gratis

Farah mengatakan persoalan penentuan desil atau status sosial ekonomi masih menjadi keluhan yang banyak disampaikan masyarakat.

Menurutnya, selama pemerintah daerah belum memiliki kewenangan mengelola sendiri data penerima bantuan sosial, masih banyak warga yang berpotensi tidak mendapatkan manfaat program.

"Kalau kita bergantung sama nasional, nasional juga bergantungnya sama seluruh Indonesia. Ya semua orang di Jakarta sudah hitungannya sejahtera. Mereka tidak bisa, tidak perlu dan tidak berhak mendapatkan bantuan sosial, sementara kan kita punya APBD kita alokasikan buat bantuan sosial tersebut, mau itu KAJ, KPDJ, KLJ," kata Farah.

Ia menilai pendekatan yang mengaitkan tingkat kesejahteraan dengan lokasi tempat tinggal atau nilai aset kurang tepat diterapkan di Jakarta.

Pasalnya, hampir seluruh wilayah di ibu kota memiliki NJOP yang tinggi, namun tidak semua pemilik aset memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

"Sekarang orang tuh nggak bisa dilihat berdasarkan dia tinggal di mana. NJOP-nya se-Jakarta tinggi. Mau dia di kampung mana pun, kayak dapil saya di Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jagakarsa juga sudah tinggi, apalagi yang dekat-dekat tengah kota," ujarnya.

Menurut Anggota Komisi E DPRD DKI itu, banyak warga yang memiliki rumah dengan nilai aset tinggi secara administratif, tetapi tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Logikanya dengan aset yang mereka miliki hari ini mereka dianggap mampu, tapi realitanya kan mereka nggak punya apa-apa, pensiunan rata-rata, nggak ada penghasilan, tidak ada financial planning untuk bisa mem-backup diri mereka sekarang," tuturnya. (*)