Legislator Golkar Farah Savira Usul Pemprov DKI Punya Variabel DTKS Sendiri untuk Penyaluran Bansos

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memiliki variabel sendiri dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Farah, penggunaan indikator desil yang mengacu pada pemerintah pusat kerap tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat Jakarta yang memiliki biaya hidup jauh lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia.

"Ke depan Jakarta harus punya variabel sendiri dalam penilaian. Karena tidak mungkin kita ikut desil-nya pemerintah pusat. Ini nggak masuk akal," kata Farah dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Sosial (Dinsos), beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Lemahnya Pengawasan SLF Gedung Parkir di Jakarta

Farah menilai banyak warga yang secara administratif terlihat mampu, namun pada kenyataannya masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ia mencontohkan, satu keluarga dengan pendapatan setara Upah Minimum Regional (UMR) belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta. Kondisi ini menyebabkan sejumlah warga rentan justru tidak masuk kategori penerima manfaat.

"UMR satu keluarga saja belum tentu cukup. Apa kabar lagi yang memang belum sampai, tapi datanya seperti sudah sampai," ujarnya.

Baca Juga: Hadapi Perkembangan Teknologi, Ketua Golkar DKI Ahmed Zaki Minta Kader Waspadai Manipulasi Konten AI

Farah juga menyoroti kondisi para lanjut usia yang tinggal sendiri tanpa pendamping. Dalam sejumlah kasus, mereka tidak lagi memenuhi syarat penerima bantuan karena masih tercatat dalam Kartu Keluarga dengan anak yang memiliki penghasilan di atas UMR.

"Banyak lansia tinggal sendirian, tidak ada anak yang mendampingi. Tapi karena anaknya punya penghasilan lebih dari UMR, desilnya tidak masuk kategori penerima manfaat," tutur Farah.

Anggota Komisi E DPRD DKI itu menegaskan, Jakarta sebagai wilayah urban memerlukan pendekatan berbeda dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Farah mengajak Dinsos dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk bersama-sama merumuskan indikator yang lebih sesuai dengan karakteristik ibu kota.

"Jakarta ini wilayah urban, standar kehidupannya sangat berbeda dengan wilayah di pelosok Indonesia," tukasnya.

Farah berharap usulan tersebut dapat menjadi masukan bagi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi warga ibu kota. (*)