72 Siswa di Jaktim Keracunan Makanan MBG, Komisi IX DPR Desak SPPG Pondok Kelapa Ditutup Permanen
AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memberikan apresiasi atas respons cepat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Namun, Charles menegaskan bahwa sanksi pembekuan sementara bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidaklah cukup.
Charles mendorong agar SPPG Pondok Kelapa 2 yang terbukti lalai hingga menyebabkan puluhan siswa tumbang, dijatuhi sanksi penutupan permanen dan pencabutan izin operasional.
"Sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi SPPG Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan," tegas Charles kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).
Desak Standar Penegakan Hukum Nasional
Menurut Charles, tindakan tegas berupa penutupan permanen harus menjadi standar nasional bagi setiap unit layanan yang terbukti menyebabkan keracunan pangan.
Hal ini dianggap penting sebagai instrumen efek jera sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.
"Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional. Jangan bermain-main dengan keselamatan rakyat," tambahnya.
Selain sanksi, Komisi IX DPR RI juga meminta BGN segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga proses distribusi.
Ke depannya, DPR akan mendorong pelibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif untuk memperketat pengawasan preventif di lapangan.
Kronologi dan Penyebab Keracunan
Peristiwa memilukan ini terjadi pada Jumat (3/4/2026), setelah para siswa mengonsumsi menu spageti bolognese, bola-bola daging, dan buah stroberi pada Kamis sore.
Sebanyak 72 siswa dari empat sekolah dilaporkan mengalami gejala mual, diare, dan sakit perut hingga harus dilarikan ke tiga rumah sakit rujukan.
Dugaan sementara, keracunan disebabkan oleh makanan yang sudah tidak segar akibat jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan waktu konsumsi.
Respons Badan Gizi Nasional dan Pemprov DKI
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, telah menyampaikan permohonan maaf resmi dan memastikan pihaknya menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
"Kami telah men-suspend SPPG Pondok Kelapa untuk waktu tidak terbatas karena kondisi dapur, tata letak, dan IPAL mereka belum memenuhi standar," jelas Nanik.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terpantau langsung mengecek penanganan korban di RSKD Duren Sawit pada Sabtu (4/4).
Pramono memastikan seluruh fasilitas kesehatan bergerak cepat menangani dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG tersebut.
BGN berjanji akan memperketat pengawasan di seluruh titik layanan MBG guna menjamin keamanan pangan dan memastikan program strategis nasional ini tetap memberikan manfaat gizi tanpa risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
