BMKG Peringatkan El Nino Bertahan Hingga 2027, Potensi Kemarau Lebih Kering

AKURAT JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan fenomena iklim El Nino akan berlangsung cukup panjang hingga awal kuartal pertama tahun 2027.

Puncak intensitas fenomena ini diperkirakan dapat mencapai kategori kuat.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut berpotensi diperparah oleh munculnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada periode September hingga Desember 2026.

Baca Juga: Tepis Pengakuan Sarwendah Terkait Anak, Pihak Ruben Onsu Tunjukkan Bukti Rekaman

Kombinasi kedua fenomena ini diprediksi memicu iklim kemarau yang jauh lebih kering dibandingkan kondisi normal di berbagai kawasan Indonesia.

"Informasi iklim ini sejalan dengan prediksi BMKG, di mana fenomena El Nino diproyeksikan bertahan hingga awal 2027 dan memicu kondisi kemarau yang lebih kering dari normal," ujar Teuku Faisal dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Sebagian Besar Wilayah Mulai Terkena Dampak

Hingga pertengahan Juli 2026, data BMKG mencatat sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Baca Juga: Cetak Sejarah Baru, Keiko Fujimori Dilantik Sebagai Presiden Perempuan Pertama Peru

Wilayah yang terdampak meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.

Direktorat Klimatologi BMKG melaporkan bahwa puncak musim kemarau 2026 diprakirakan dominan terjadi pada bulan Agustus dan September.

Sebanyak 437 ZOM diperkirakan akan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya.

Kondisi kekeringan ekstrem ini berbanding lurus dengan peningkatan risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

BMKG mencatat telah terdeteksi sebanyak 4.900 titik panas (hotspot) hingga akhir Juli 2026.

Langkah Mitigasi dan Operasi Modifikasi Cuaca

Menghadapi ancaman krisis kekeringan dan karhutla, BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah rawan bencana, seperti Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, serta posko pendukung di Jawa Barat.

Teuku Faisal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi guna mengoptimalkan langkah penanganan di lapangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

BMKG terus berkoordinasi erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menunjang efektivitas modifikasi cuaca maupun pemadaman darat. (*)