Legislator Golkar Dimaz Raditya Pertanyakan Potensi Pembengkakan Biaya RDF Rorotan Saat Kapasitas Penuh

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mempertanyakan potensi pembengkakan biaya operasional fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, ketika nantinya beroperasi dengan kapasitas penuh.

Pasalnya, biaya pengelolaan RDF Rorotan disebut mencapai sekitar Rp170 miliar, sementara kapasitas pengolahan yang saat ini dapat dijalankan baru sekitar 600 hingga 800 ton sampah per hari.

Hal tersebut disampaikan Dimaz usai Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), beberapa waktu lalu.

Dimaz mengatakan, Komisi C menyoroti efektivitas dan efisiensi anggaran pengelolaan sampah, terutama karena pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pemasukan.

Menurutnya, pengelolaan sampah memang tidak semata-mata bertujuan menghasilkan keuntungan. Namun, penggunaan anggaran tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien.

"Kita tidak bicara untuk rugi, tapi kita bicara terkait efektivitas dan efisiensinya," kata Dimaz.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi C adalah belum maksimalnya operasional mesin RDF Rorotan, meskipun biaya yang dikeluarkan sudah mencapai sekitar Rp170 miliar.

Karena itu, pihaknya meminta penjelasan lebih terperinci mengenai komponen biaya operasional, termasuk besaran biaya pemrosesan dan biaya variabel yang dibutuhkan untuk menjalankan fasilitas tersebut.

Ketua Komisi C itu juga mempertanyakan apakah anggaran sekitar Rp170 miliar tersebut hanya mencakup kebutuhan pemrosesan dalam kondisi operasional saat ini atau akan mengalami perubahan ketika RDF Rorotan beroperasi secara penuh.

Pasalnya, fasilitas RDF Rorotan ditargetkan mampu menerima hingga 2.500 ton sampah per hari, jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pengolahan yang saat ini dapat dijalankan.

"Apakah nanti kalau misalnya RDF Rorotan ini sudah full operate, dengan bisa menerima 2.500 ton sampah, apakah angka ini membengkak tiga kali lipat? Itu kan pertanyaan besar," ujar Dimaz.

Menurutnya, pertanyaan tersebut perlu dijawab agar Komisi C dapat mengetahui kebutuhan anggaran yang sebenarnya ketika kapasitas pengolahan RDF Rorotan ditingkatkan.

Ia menegaskan, evaluasi yang dilakukan bukan untuk menuntut agar fasilitas pengolahan sampah tersebut menghasilkan keuntungan, melainkan memastikan anggaran yang digunakan sebanding dengan kebutuhan operasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dimaz menambahkan, tujuan utama pembangunan RDF di Jakarta adalah memastikan sampah dapat dikelola dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bukan semata-mata mencari keuntungan dari hasil pengolahan.

Dengan demikian, menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran dan optimalisasi kapasitas pengolahan perlu menjadi perhatian dalam pengoperasian RDF Rorotan ke depan. (*)