RDF Rorotan Belum Maksimal, Legislator Golkar Dimaz Raditya Soroti Efektivitas Anggaran Rp170 Miliar

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mempertanyakan efektivitas anggaran pengolahan sampah melalui Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, yang disebut mencapai sekitar Rp170 miliar.

Hal tersebut disampaikan Dimaz usai Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), beberapa waktu lalu.

Dimaz mengatakan, Komisi C sebelumnya telah melakukan kunjungan ke BLUD UPST. Dalam rapat lanjutan tersebut, pihaknya menyoroti kondisi pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pemasukan.

Baca Juga: Pansus Sampah Soroti 1.700 Armada DLH DKI, Legislator Golkar Judistira: Ada yang Perlu Dihapus

Menurutnya, kondisi tersebut tidak semata-mata harus dilihat dari sisi untung atau rugi karena tujuan utama pengelolaan sampah merupakan pelayanan kepada masyarakat.

"Memang yang kita sorotin adalah lebih tinggi pemasukan, pengeluaran daripada pemasukan. Walaupun sebenarnya dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat, hal ini bukan merupakan tujuan utama," kata Dimaz.

"Tapi perlu kita soroti adalah bahwa harusnya uang ini atau biaya ini kita tekankan harusnya seefektif mungkin, seefisien mungkin," sambungnya.

Dimaz menegaskan, Komisi C tidak sedang menuntut agar pengelolaan sampah menghasilkan keuntungan.

Namun, anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi efektivitas dan efisiensi.

"Kita tidak bicara untuk rugi, tapi kita bicara terkait efektivitas dan efisiensinya," ujarnya.

Ia menyebut, dalam rapat tersebut pihaknya juga meminta penjelasan mengenai besaran biaya serta komponen biaya variabel dalam operasional RDF.

Hal itu menjadi perhatian karena menurut Dimaz, mesin-mesin RDF Rorotan saat ini belum beroperasi secara maksimal.

"Karena kita pengen tahu juga cost-nya berapa, terus variabel cost-nya berapa. Karena dengan biaya sekarang itu mesin-mesinnya RDF sekarang juga belum maksimal," tuturnya.

Ketua Komisi C itu kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan fasilitas pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Dari kapasitas 2.000 ton, sekitar 1.000 ton diperuntukkan bagi sampah fresh dan 1.000 ton lainnya untuk sampah hasil mining atau penambangan sampah.

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya dalam rapat, realisasi pengolahannya saat ini disebut baru sekitar 700 ton untuk sampah fresh dan 500 ton untuk sampah hasil mining. Sementara anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp120 miliar.

Sementara untuk RDF Rorotan, Dimaz menyebut biaya yang dikeluarkan sekitar Rp170 miliar.

Adapun kapasitas pengolahan yang saat ini dapat dijalankan disebut baru sekitar 600 hingga 800 ton sampah per hari.

"Lain hal dengan di Rorotan, Rorotan itu Rp170 miliar kurang lebih biayanya, dengan kapasitas sekarang yang baru bisa dilaksanakan itu kurang lebih 600-800 ton per hari. Ini kan saya bilang belum kita lihat sebagai biaya yang efektif dan efisien," tukas Dimaz. (*)