Legislator Golkar Basri Baco Ungkap Alasan APBD Perubahan DKI 2026 Turun Jadi Rp79,59 Triliun

AKURAT JAKARTA – DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi sekitar Rp79,59 triliun.

Angka tersebut turun dibandingkan APBD murni 2026 yang ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun.

Sebelumnya, nilai Raperda Perubahan APBD yang disepakati Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berada di kisaran Rp79,56 triliun.

Baca Juga: Soroti Kampanye Caleg Golkar DKI Jelang Pemilu 2029, Basri Baco: Harus Aktif Turun Langsung

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (22/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco.

Usai rapat, Baco menjelaskan bahwa penurunan nilai APBD Perubahan 2026 disebabkan oleh sejumlah program yang tidak dapat dijalankan.

"Memang agak turun sedikit ya, dari apa yang kita rencanakan. Beberapa hal, yang pertama karena ada beberapa program yang tidak bisa kita jalankan, karena terkait dengan beberapa hal," ujar Baco kepada wartawan.

Selain adanya program yang tidak dapat dijalankan, Baco menyebut terdapat sejumlah pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dapat dimaksimalkan.

"Ditambah memang ada sedikit pos-pos PAD kita yang belum bisa kita maksimalkan untuk pendapatannya," katanya.

Meski anggaran mengalami penurunan, ia berharap kondisi tersebut tidak berdampak besar terhadap pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat Jakarta.

"Moga-moga sih tidak berdampak apa-apa ya, karena turunnya tidak terlalu banyak. Moga-moga saja bisa kita tetap laksanakan dan hak-hak rakyat Jakarta bisa tetap kita penuhi," tuturnya.

Sekretaris DPD Golkar DKI itu juga meminta jajaran eksekutif segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan setelah persetujuan APBD Perubahan 2026, sehingga seluruh aktivitas pembangunan dapat dilaksanakan hingga akhir tahun.

"Semua aktivitas pembangunan dan lain-lain segera bisa dilaksanakan sampai akhir tahun dengan target persentase penyerapan yang tinggi demi pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat Jakarta," tuturnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI sebelumnya mengajukan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp79,59 triliun atau turun 2,13 persen dari APBD murni Rp81,32 triliun.

Pemprov menyatakan penyesuaian tersebut tetap diarahkan untuk menjaga belanja pelayanan dasar, program prioritas, bantuan sosial, dan kegiatan produktif. (*)