Atasi Perbedaan Data, Legislator Golkar Dadiyono Dorong Pembangunan Jakarta Population Data Center

AKURAT JAKARTA – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun Jakarta Population Data Center sebagai pusat data kependudukan terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan Bendahara Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dadiyono, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk, beberapa waktu lalu.

"Fraksi Partai Golkar mendorong agar Pemprov membangun Jakarta Population Data Center, yaitu sistem data kependudukan terpadu yang menjadi basis perencanaan seluruh sektor pembangunan," ujar Dadiyono.

Baca Juga: Legislator Golkar Dadiyono Tegaskan Jakarta Harus Tetap Terbuka, Pengendalian Penduduk Jangan Sekadar Batasi Jumlah

Dadiyono mengatakan, data menjadi salah satu persoalan mendasar dalam kebijakan kependudukan.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara tepat tanpa mengetahui kondisi dan jumlah penduduk secara akurat.

"Kita tidak mungkin merencanakan rumah sakit tanpa mengetahui jumlah penduduk. Kita tidak mungkin menentukan kebutuhan sekolah tanpa mengetahui jumlah anak," katanya.

Dadiyono melanjutkan, data kependudukan juga dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan hunian hingga merancang sistem transportasi di Jakarta.

"Kita tidak mungkin menentukan kebutuhan rusun tanpa mengetahui jumlah keluarga yang membutuhkan rumah. Dan kita juga tidak mungkin merancang transportasi tanpa memahami pola pergerakan penduduk," ujarnya.

Karena itu, Fraksi Golkar menilai Jakarta membutuhkan satu data kependudukan yang dapat menjadi rujukan bersama seluruh perangkat daerah.

"Karena itu Jakarta membutuhkan satu data kependudukan yang menjadi rujukan bersama. Perbedaan angka dari berbagai basis data harus segera diharmonisasikan agar tidak mengacaukan perencanaan dan penganggaran," tutur Dadiyono.

Ia menyebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk telah mengatur pembangunan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Pasal 25.

Namun, Dadiyono menilai sistem informasi tersebut juga memiliki tantangan, terutama terkait penetapan data resmi, integrasi antarperangkat daerah, serta perlindungan data pribadi warga.

"Data kependudukan mana yang menjadi basis resmi penyusunan APBD? Siapa yang bertanggung jawab atas integrasinya antarperangkat daerah? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana jaminan perlindungan data pribadi warga?" ucapnya.

Atas persoalan tersebut, Fraksi Golkar mendorong Pemprov DKI Jakarta membangun Jakarta Population Data Center.

Sistem tersebut diharapkan menjadi basis data kependudukan terpadu untuk mendukung perencanaan seluruh sektor pembangunan.

Selain integrasi data, Dadiyono menekankan pentingnya pelindungan data pribadi dalam pengelolaan sistem tersebut. (*)