Legislator Golkar Basri Baco Minta APBD-P 2026 Fokus Dongkrak PAD, Usul Insentif Kendaraan Listrik Dievaluasi

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fokus utama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan daerah menjadi kunci agar berbagai program prioritas tetap dapat berjalan.

Baco menilai pembahasan APBD-P tidak boleh hanya berfokus pada penyesuaian belanja, tetapi juga harus mampu memperkuat kapasitas fiskal Jakarta melalui peningkatan pendapatan.

Baca Juga: Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Laba Pasar Jaya, Kelola 156 Pasar tapi Setoran Dividen Dinilai Masih Rendah

"Harapannya ada peningkatan PAD. Masih banyak program prioritas yang membutuhkan pembiayaan," kata Basri Baco dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).

Menurut dia, kebutuhan anggaran Jakarta terus meningkat, mulai dari penanganan banjir, pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan, hingga pengelolaan sampah yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan.

Baco mencontohkan kebijakan pengelolaan sampah yang mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2026.

Implementasi kebijakan tersebut, kata dia, memerlukan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pendukung, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

"Semua itu membutuhkan anggaran. Sumbernya harus didukung peningkatan PAD," ujarnya.

Karena itu, Baco meminta Pemprov DKI mengevaluasi berbagai kebijakan yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah, termasuk insentif bagi kendaraan listrik.

Menurutnya, kemudahan yang diberikan kepada pemilik kendaraan listrik perlu dikaji kembali dari sisi keadilan fiskal agar tidak mengurangi kemampuan daerah membiayai pelayanan publik.

"Kalau pajaknya terlalu rendah, kurang adil," tegasnya.

Koordinator B itu mengatakan Jakarta masih membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan sekolah, penanganan banjir, penguatan layanan puskesmas, serta berbagai program pelayanan masyarakat lainnya.

Oleh sebab itu, ia berpandangan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat memberikan kontribusi lebih besar melalui kebijakan perpajakan.

"Yang punya mobil berarti orang mampu. Bisa ikut membantu masyarakat kurang mampu," tuturnya. (*)