Legislator Golkar Judistira Serap Aspirasi Warga Jaktim Saat Reses, Soroti Infrastruktur hingga Penanganan Banjir

AKURAT JAKARTA – Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyatakan pelaksanaan Reses Ke-III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 menjadi momentum untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat di wilayah Jakarta Timur.

Dalam kegiatan reses tersebut, Judistira mengaku menerima beragam masukan dari warga yang berkaitan dengan kebutuhan dasar hingga pembangunan lingkungan.

"Terima kasih atas aspirasi dan kepercayaan masyarakat. Ini menjadi momentum penting bagi saya untuk kembali bertemu, berdialog, dan mendengarkan langsung berbagai aspirasi serta kebutuhan masyarakat di wilayah Jakarta Timur," kata Judistira dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Minta Pasar Jaya Optimalkan Aset Mangkrak demi Tingkatkan Laba

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga yang hadir dan aktif menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Judistira, sejumlah persoalan yang paling banyak disampaikan warga meliputi perbaikan infrastruktur dan jalan lingkungan, penanganan banjir serta drainase, kebersihan dan pengelolaan sampah, hingga peningkatan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan adanya program pemberdayaan ekonomi, perbaikan dan renovasi rumah warga, serta pengadaan gerobak sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir menyampaikan masukan, tanggapan maupun usulan pembangunan," ujarnya.

Anggota Komisi D itu memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangannya di DPRD DKI Jakarta.

"Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan perjuangan dan pengawasan saya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan," tegas Judistira.

Ia berharap hasil reses tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jakarta Timur. (*)