Gubernur Pramono Terapkan Satu SOP Galian Utilitas, Tak Ingin Kasus Bongkar Jalan Berulang Terjadi Lagi

AKURAT JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini menerapkan standar operasional prosedur (SOP) terpadu untuk seluruh pekerjaan galian utilitas.

Kebijakan ini diambil agar proyek yang dikerjakan berbagai instansi tidak lagi tumpang tindih dan menyebabkan jalan dibongkar berulang kali.

Menurut Pramono, seluruh pekerjaan galian yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, baik oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, maupun utilitas lainnya, harus direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi.

Baca Juga: Legislator Golkar Farah Savira Minta Penyaluran Hibah Pemprov Lebih Terbuka hingga Menyentuh Masyarakat

"Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini sudah mempunyai SOP untuk galian. Terutama galian SDA, galian Bina Marga, semua galian yang muara tanggung jawabnya adalah di Pemerintah DKI Jakarta. Saya minta tidak lagi overlapping seperti kasus yang terjadi di TB Simatupang," ujar Pramono usai meninjau penataan Kali Grogol Segmen Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan, selama ini pekerjaan utilitas sering dilakukan secara terpisah. Akibatnya, ruas jalan yang baru selesai diperbaiki kerap kembali dibongkar untuk pemasangan jaringan lain, mulai dari saluran air, utilitas limbah, hingga jaringan air bersih.

Karena itu, Pramono menginstruksikan agar seluruh pekerjaan utilitas disusun dalam satu perencanaan bersama sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan.

"Kalau dilihat, termasuk yang untuk limbah. Kan yang selalu menjadi persoalan dulu limbahnya sendiri, kemudian air bersihnya sendiri, kemudian Bina Marganya sendiri. Sekarang saya minta untuk digabungkan. Tidak boleh lagi sendiri-sendiri dan perencanaannya harus dibuka bersama-sama," katanya.

Mantan Sekretaris Kabinet RI itu menambahkan, pola kerja terpadu tersebut mulai diterapkan di sejumlah kawasan Jakarta, termasuk wilayah Menteng dan beberapa titik di Jakarta Selatan.

Menurutnya, koordinasi antardinas menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan gangguan terhadap masyarakat.

"Maka beberapa yang apa, kalau dilihat terutama di daerah-daerah Menteng, daerah Jakarta Selatan dan sebagainya, sekarang menjadi satu. Dan itulah yang saya inginkan untuk hal yang tadi," tukasnya. (*)