Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Kekacauan Data Desil, Minta Pemprov DKI Perbarui Basis Data Warga Miskin

AKURAT JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menyoroti masih carut-marutnya data desil yang menjadi acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial di Jakarta.

Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memperbarui basis data tersebut dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Andri dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2025, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Ungkap 1.782 Rekomendasi BPK Belum Dituntaskan, Minta Pemprov DKI Percepat Tindak Lanjut

Menurutnya, persoalan data desil masih sering ditemukan di lapangan, di mana warga yang tergolong tidak mampu justru tercatat pada kelompok desil yang lebih tinggi sehingga berpotensi tidak memperoleh bantuan yang semestinya diterima.

"Apakah data yang ditanyakan teman-teman tadi itu sudah dimutakhirkan, sudah sesuai dengan BPS? Karena selama ini, selain mungkin tadi yang Bu Eli sampaikan tentang data anak sekolah dan lain-lain, ternyata masalah desil ini juga masih carut-marut di lapangan," ujar Andri.

Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut ketepatan sasaran berbagai program pemerintah yang menggunakan data desil sebagai dasar penentuan penerima manfaat.

Menurut Andri, masih banyak kasus warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, namun dalam pendataan justru masuk ke kelompok desil di atas lima.

"Desil ini menjadi penyebab utama, yang mereka kemampuannya tidak mampu namun ternyata dicatat desilnya lebih dari lima. Jadi rumah petakan... banyaklah prosedur di mana terkait desil ini sangat serius," ujarnya.

Andri meminta Dinas terkait memperkuat koordinasi dengan BPS untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Ia menilai akurasi data sangat bergantung pada proses verifikasi di lapangan.

Namun demikian, ia juga menyoroti keterbatasan personel BPS yang dinilai menjadi salah satu kendala dalam proses pembaruan data.

"Perlu dimutakhirkan melalui BPS. Karena BPS ini katanya petugasnya itu sangat minim sekali yang turun ke lapangan. Jadi petugas BPS ini kurang personel sehingga mereka dalam melakukan verifikasi ke lapangan itu juga kurang relate," katanya.

Oleh karena itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mendorong adanya konsolidasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPS agar proses pendataan masyarakat dapat dilakukan secara lebih akurat dan mutakhir.

"Jadi perlu adanya memang dari Dinas untuk berkonsolidasi dengan BPS supaya mereka dalam menentukan desil ini bisa dimutakhirkan atau diperbarui," tegasnya. (*)