Gubernur Pramono Tegaskan Bakal Cabut Status KJP bagi Pelajar yang Terlibat Tawuran dan Bullying

AKURAT JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat dicabut bagi pelajar yang terbukti terlibat tawuran maupun melakukan perundungan (bullying).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan berbagai bentuk kenakalan pelajar yang meresahkan masyarakat.

Meski demikian, Pramono memastikan pencabutan KJP hanya berlaku bagi penerima yang melakukan pelanggaran tertentu dan tidak akan memengaruhi jumlah penerima bantuan secara keseluruhan.

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Dorong Pemprov DKI Tingkatkan Transparansi Data PBBKB dan Pajak Penerangan Jalan

"Untuk KJP itu hanya dicabut kalau siswanya punya masalah. Apakah itu tawuran, bullying, dan sebagainya," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ia menegaskan komitmen Pemprov DKI terhadap program bantuan pendidikan tetap kuat. Karena itu, jumlah penerima KJP maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan dikurangi pada tahun depan.

"Program untuk KJP dan KJMU, baik tahun lalu, tahun ini, maupun tahun depan jumlahnya kurang lebih sama. Karena saya enggak mau yang namanya KJP itu dikurangi," ujarnya.

Menurut Pramono, pendidikan masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Selain mempertahankan program KJP dan KJMU, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan program beasiswa baru melalui LPDP Jakarta yang akan bekerja sama dengan LPDP Pusat.

Mantan Sekretaris Kabinet RI itu mengungkapkan, pada tahap awal program tersebut akan memberikan kesempatan kepada sekitar 50 hingga 75 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

"Jakarta akan punya LPDP yang dikelola sepenuhnya oleh Jakarta. Kurang lebih nanti siswanya antara 50 sampai dengan 75 yang akan diberikan kesempatan untuk sekolah di luar," tukasnya. (*)