DBH Berpotensi Dipangkas Lagi, Legislator Golkar Basri Baco Minta Pemprov DKI Cari Alternatif

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bersiap menghadapi potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal yang mustahil terjadi setelah sebelumnya alokasi DBH untuk Jakarta telah dipangkas hingga mencapai sekitar Rp15 triliun.

Hal itu disampaikan Basri Baco saat rapat pembahasan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Stunting Naik Meski Anggaran Terserap Tinggi, Legislator Golkar Dimaz Pertanyakan Efektivitas Program Pemprov DKI

Ia menilai pemerintah pusat saat ini tengah membutuhkan anggaran besar untuk membiayai berbagai program sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

"Bisa jadi DBH kita turun lagi. Pemerintah pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial yang menyenangkan masyarakat dan perlu dana besar," ujar Baco.

Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi Pemprov DKI untuk tidak lagi terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Sebaliknya, Jakarta harus mulai memperkuat sumber-sumber pendapatan alternatif, salah satunya melalui optimalisasi kinerja BUMD.

Menurut Baco, seluruh BUMD perlu berpikir lebih agresif dalam menghasilkan kontribusi terhadap APBD.

Ia meminta aset-aset yang selama ini belum produktif segera dimanfaatkan agar dapat menghasilkan pendapatan baru bagi daerah.

"Nah sehingga dari awal saya sampaikan bahwa sepertinya BUMD ini harus sudah berpikir bagaimana bisa kontribusi besar dan maksimal terhadap APBD kita. Aset-aset yang tidak produktif cepat-cepat jadi duit," tuturnya.

Baco mencontohkan banyak lahan dan bangunan milik BUMD yang masih menganggur. Aset-aset tersebut, menurut dia, dapat dimonetisasi melalui kerja sama dengan pihak swasta atau skema pembiayaan kreatif lainnya.

"Artinya gandeng pihak ketiga, swasta atau siapa pun. Lahan-lahan kosong, gedung-gedung kosong jadi duit," katanya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal di sejumlah BUMD, termasuk kawasan Ancol. Potensi tersebut dinilai bisa menjadi sumber pendapatan baru apabila dikelola secara kreatif dan profesional.

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, ke depan BUMD harus mampu berdiri lebih mandiri dan tidak hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah daerah.

Dengan ancaman berkurangnya DBH, kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah menjadi semakin penting untuk menjaga kekuatan fiskal Jakarta.

"Sehingga idealnya semua BUMD tidak mengharapkan lagi, tetapi memaksimalkan potensi aset-aset yang ada. Jadi tanah-tanah yang kosong itu bisa dimonetisasi, jadi duit," tukasnya. (*)