Legislator Golkar Andri Santosa Beri Lima Rekomendasi untuk CFD Rasuna Said, Soroti Lalu Lintas hingga Jalur Darurat

AKURAT JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, memberikan lima rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, rekomendasi tersebut diperlukan mengingat karakteristik kawasan Kuningan berbeda dengan koridor Sudirman-Thamrin yang selama ini menjadi lokasi utama CFD.

"Kawasan Kuningan merupakan pusat aktivitas diplomatik, perkaIntoran padat, dan objek vital nasional. Karena itu, Pemprov DKI tidak bisa sekadar mereplikasi konsep yang sudah ada, tetapi harus menerapkan formula yang adaptif terhadap dinamika wilayah setempat," ujar Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga: Program Satu APAR Satu RT Dinilai Belum Optimal, Legislator Golkar Dadiyono Dorong Penambahan Pengadaan

Rekomendasi pertama yang disoroti Fraksi Golkar adalah kematangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Andri meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan pemasangan rambu informasi dan jalur alternatif dilakukan secara masif setidaknya 500 meter sebelum titik penyekatan.

Menurutnya, kawasan Kuningan sangat rentan terhadap fenomena gridlock atau kemacetan total apabila rekayasa lalu lintas tidak disiapkan dengan baik.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan integrasi dan aksesibilitas transportasi publik. Fraksi Golkar mendukung operasional Transjakarta sejak pukul 05.00 WIB selama CFD berlangsung, namun meminta Pemprov menambah armada feeder serta mengoptimalkan layanan JakLingko menuju titik-titik kegiatan.

"Pemprov perlu menambah armada pengumpan (feeder) dan mengoptimalkan rute JakLingko mikrobus menuju titik-titik CFD agar masyarakat benar-benar terfasilitasi untuk beralih dari kendaraan pribadi," katanya.

Ketiga, Golkar meminta adanya zonasi yang tertib bagi pelaku UMKM. Menurut Andri, CFD harus menjadi berkah ekonomi bagi masyarakat tanpa menimbulkan kesemrawutan di ruang publik.

Untuk itu, Satpol PP dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) diminta menerapkan pemisahan yang jelas antara jalur olahraga, area UMKM dan kuliner, serta jalur evakuasi.

Rekomendasi keempat menyangkut sterilisasi koridor darurat. Andri menilai aspek ini menjadi yang paling krusial mengingat banyaknya rumah sakit dan kantor kedutaan besar yang berada di sepanjang Jalan H.R. Rasuna Said.

Ia menegaskan akses ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, serta kendaraan pengamanan diplomatik harus tetap terjaga selama CFD berlangsung.

"Jalur darurat ini tidak boleh terhambat oleh aktivitas CFD sekecil apa pun," tegas Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.

Sementara rekomendasi kelima adalah manajemen kebersihan pasca-acara. Fraksi Golkar meminta Dinas Lingkungan Hidup bergerak cepat melakukan pembersihan begitu CFD berakhir pada pukul 09.00 WIB.

Andri mengatakan kawasan diplomatik Kuningan harus kembali bersih, rapi, dan siap mendukung aktivitas perkantoran maupun pelayanan publik pada siang hari.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Golkar tetap mendukung pelaksanaan CFD di koridor Rasuna Said karena dinilai dapat menjadi sarana olahraga masyarakat, mendorong aktivitas UMKM, sekaligus membantu mengurangi polusi udara di Jakarta.

Andri menegaskan pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta akan mengawasi pelaksanaan CFD Rasuna Said ini secara ketat. Kita ingin kebijakan ini menjadi role model penataan ruang publik yang modern, menyehatkan warganya, menggerakkan ekonomi kerakyatan, namun tetap berjalan dengan tertib, aman, dan berkeadaban," pungkasnya. (*)