Puluhan Ribu Anak di Jakarta Putus Sekolah, Gubernur Pramono: Kita Beri Akses Gratis di 103 Sekolah Swasta

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menanggapi terkait puluhan ribu anak yang tidak sekolah (ATS), termasuk di Jakarta Utara yang mencapai lebih dari 22 ribu orang.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menggratiskan 103 sekolah swasta sebagai upaya menekan angka putus sekolah di ibu kota.

Kebijakan ini menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga.

Baca Juga: Paripurna DPRD DKI Resmi Usulkan Suhud Alynudin Jadi Ketua Dewan Gantikan Khoirudin, Tinggal Tunggu Keputusan Kemendagri

Ia mengatakan, selama ini pendidikan gratis sudah sepenuhnya berlaku di sekolah negeri.

Namun, keterbatasan daya tampung membuat sebagian siswa harus bersekolah di swasta, sehingga intervensi pemerintah diperlukan.

"Kalau sekolah negeri kan sudah semuanya gratis. Maka sekarang kita mulai dengan 103 sekolah swasta yang digratiskan," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, program ini diharapkan mampu mempersempit peluang anak-anak Jakarta tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Menurutnya, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian program pendidikan yang telah berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah.

Baca Juga: Peringati Hari Posyandu Nasional, Rismawati Maesyal Rasyid Tinjau Transformasi 6 SPM di Posyandu Matahari 14 Pasarkemis

"Kami bersama DPRD memprioritaskan pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Mudah-mudahan ini semakin memperkecil peluang anak Jakarta tidak bisa sekolah karena tidak mampu," katanya.

Pramono juga membuka peluang perluasan program tersebut ke depan, bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Ia menyebut, jika ruang anggaran memungkinkan, jumlah sekolah swasta gratis akan terus ditambah.

"Kalau kemudian ruang fiskal memungkinkan, pasti akan kami tambah," ujar mantan Sekretaris Kabinet RI itu.

Selain itu, Pemprov DKI memastikan kebijakan pendidikan gratis juga akan menyasar lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Pramono menegaskan prinsip keadilan dalam implementasi program tersebut. "Pokoknya harus adil bagi semuanya, termasuk madrasah," ucapnya.

Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Seminar Nasional Aglomerasi di Sustainable Aglo-City Summit 2026, Pemkab Tangerang Hadirkan MRT hingga PSEL Jatiwaringin

Diketahui, Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta, Heni Mulyani, menyatakan jumlah anak yang tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara mencapai lebih dari 22 ribu orang.

Jumlah tersebut diketahui berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kondisi ini menjadi tantangan bersama dan harus ditangani secara lintas sektoral karena bukan semata isu pendidikan, melainkan persoalan sosial yang krusial," kata Heni Mulyani saat Penandatanganan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun di Jakarta Utara, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, program wajib belajar menunjukkan bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan selama 13 tahun bagi seluruh anak.

Baca Juga: Monas Bukan Hanya Wisata, Ketahui Fakta Menarik yang Jarang Diketahui

"Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak tersebut terpenuhi," tutur Heni. (*)