Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Persoalan SPAM Jakarta: Dari Pipa Bocor hingga Respons Lamban

AKURAT JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menyoroti berbagai persoalan konkret dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) SPAM, beberapa waktu lalu.

Andri mengungkapkan, berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat serta koordinasi langsung di lapangan, masih banyak kendala yang dirasakan warga, khususnya di wilayah Jakarta Barat.

Baca Juga: Legislator Golkar Syafi Djohan Soroti Pentingnya Pansus Fasos-Fasum, Dorong Pengembang Penuhi Kewajiban

Salah satu temuan adalah jaringan pipa PAM yang sudah terpasang namun belum berfungsi optimal, seperti yang terjadi di RW 05 Kelurahan Pegadungan.

Selain itu, ia juga menyoroti belum tersedianya jaringan perpipaan di sejumlah wilayah, di antaranya RW 09 Kelurahan Semanan.

"Masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan air bersih, sementara di tempat lain jaringan sudah ada tetapi belum berfungsi maksimal," ujar Andri.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah kebocoran jaringan pipa yang berdampak pada penurunan kualitas air dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menemukan adanya pekerjaan infrastruktur yang tidak dituntaskan dengan baik, seperti bekas galian yang dibiarkan terbuka di wilayah RW 13 Kalideres.

"Ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan. Mohon penjelasan," tegasnya.

Lebih lanjut, Andri menilai peningkatan jumlah pelanggan belum diiringi dengan perbaikan kualitas layanan.

Anggota Komisi B itu menyebutkan adanya laporan dan pengaduan masyarakat dari sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Duren Sawit dan Cakung di Jakarta Timur, sebagian wilayah Jakarta Barat, hingga Jakarta Utara, yang menunjukkan layanan air bersih masih bermasalah.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bersifat parsial, melainkan terjadi hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan pola yang sama, yakni lambatnya respons layanan, ketidakjelasan tindak lanjut pengaduan, serta distribusi air bersih yang belum optimal.

Fraksi Golkar juga menyoroti kondisi krusial di mana instalasi jaringan telah terpasang atau bahkan dinyatakan selesai, namun air belum mengalir kepada pelanggan dalam waktu yang tidak jelas.

Kondisi tersebut, kata Andri, terjadi berulang kali dan merugikan masyarakat secara ekonomi maupun sosial.

"Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan. Mohon penjelasan," ujarnya. (*)