Gubernur Pramono Siapkan 6 Paket Kebijakan Insentif Pajak Imbas Konflik Timur Tengah dan El Nino, Mencakup PBB-P2 Tahun 2026

AKURAT JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan paket kebijakan insentif pajak daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah konflik Timur Tengah dan fenomena El Nino.

Hal tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD triwulan pertama 2026 di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, dinamika geopolitik global dan potensi dampak El Nino menjadi pertimbangan utama dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan kompetitif.

Baca Juga: Wabup Intan Dorong Kang Nong Jadi Garda Terdepan Promosikan Pariwisata Kabupaten Tangerang di Kancah Nasional

"Momentum ini tentunya harus diperkuat dengan kebijakan fiskal yang tepat melalui pengurangan pajak daerah. Kami sedang mengkaji itu akibat tekanan geopolitik dan pertumbuhan ekonomi yang harus tetap dijaga," ujar Pramono.

Ia menegaskan, Pemprov DKI akan mengeluarkan paket kebijakan perpajakan yang memberikan relaksasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

"Jakarta akan mengeluarkan instrumen yang berkaitan dengan perpajakan yang lebih kompetitif, lebih menarik, sehingga tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini bisa kita respons dengan relaksasi," katanya.

Secara khusus, Pramono menyebut kebijakan insentif tersebut akan mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 yang terdiri dari enam paket kebijakan.

"Pemerintah DKI Jakarta konsisten untuk menjaga ekonomi. Untuk itu kami akan segera mengeluarkan kebijakan baru mengenai insentif PBB-P2 tahun 2026 yang kurang lebih ada enam paket kebijakan. Mudah-mudahan ini akan membuat masyarakat semakin bergairah dan ikut memiliki Jakarta," ujarnya.

Baca Juga: Hati-Hati, 4 Kebiasaan Sehari-hari Ini Ternyata Bisa Mempercepat Penuaan

Mantan Sekretaris Kabinet RI itu menambahkan, skema insentif akan bervariasi, mulai dari pembebasan hingga pengurangan pajak.

"Bagi yang dibebaskan kami akan bebaskan 100 persen, tapi bagi yang dikenakan kami akan mengurangi dan sebagainya. Itu yang akan segera kita putuskan," kata Pramono.

Diketahui, konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) April 2026 menyoroti bahwa gejolak ini memicu kenaikan harga komoditas, gangguan perdagangan, serta peningkatan ketidakpastian global.

Dikutip dari World Economic Outlook IMF, Kamis (16/4/2026), Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang tidak luput dari tekanan tersebut.

Baca Juga: Prediksi Skor Newcastle vs Bournemouth di Premier League, 18 April 2026: Ujian Berat The Magpies di St James Park

IMF menilai, negara-negara dengan ketergantungan pada impor energi dan pangan akan menghadapi dampak yang lebih besar dibanding negara maju. (*)