Respons Teguran Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Pramono Hentikan Open Dumping di Zona Tertentu TPST Bantargebang

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, merespons teguran Menteri Lingkungan Hidup terkait sistem pengelolaan sampah di TPST Bantargebang imbas insiden longsor yang menewaskan 7 orang.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat, termasuk penghentian praktik open dumping di zona tertentu.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI telah mengambil langkah penyesuaian pengelolaan sampah sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk zona 4A di TPST Bantargebang.

Baca Juga: Festival Ramadan di PIK Siapkan Lomba Islami Berhadiah Jutaan Rupiah

"Untuk zona 4, apa yang menjadi arahan Menteri Lingkungan Hidup sudah kami jalankan. Untuk zona 4A kita tidak open dumping di situ," ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan, operasional pengelolaan sampah di zona lainnya masih berjalan, namun tetap disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sementara itu, Pemprov DKI juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menurut Pramono, proyek PLTSa di Bantargebang membutuhkan tambahan lahan sekitar 8 hingga 10 hektare guna mendukung operasional pengolahan sampah menjadi energi.

"Bantargebang salah satunya akan kita putuskan untuk PLTSa yang beroperasi di sana, dan untuk itu diperlukan lahan kurang lebih 8 sampai 10 hektare," katanya.

Baca Juga: Satu Tahun Melangkah Bersama Maesyal - Intan, Kabupaten Tangerang Semakin Sejahtera dan Berdaya Saing

Selain itu, politikus PDIP itu juga menegaskan Pemprov DKI akan mengikuti seluruh keputusan pemerintah pusat, termasuk jika dilakukan audit terhadap sistem pengelolaan sampah di Bantargebang.

"Pokoknya kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping yang terus mengancam nyawa warga dan petugas.

Hanif menegaskan, tragedi longsor gunungan sampah di Bantargebang merupakan alarm keras bagi Pemprov DKI Jakarta.

Pihaknya telah memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum tegas guna memastikan persoalan sampah ibu kota yang berlarut-larut tidak kembali memakan korban jiwa.

Baca Juga: Jarang Disadari, 7 Perilaku Ini Bisa Menandakan Perempuan Sedang Tidak Bahagia

"Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantar Gebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan," tutur Hanif dalam keterangannya, Senin (9/3/2026) lalu. (*)