Legislator Golkar Ramly HI Muhamad Soroti Minimnya Realisasi Aspirasi Reses DPRD DKI Jakarta

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menilai banyak aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses legislator belum terealisasi secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Ramly dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Reses APBD 2025 yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ramly mengungkapkan, secara mekanisme perencanaan, program yang dibiayai melalui APBD DKI Jakarta bersumber dari dua kanal utama, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses anggota dewan.

Baca Juga: Bukan Kepentingan Politik, Legislator Golkar Sardy Minta Penetapan Zonasi Wilayah Jakarta Berdasarkan Realitas Lapangan

Namun dalam praktiknya, ia menilai hanya aspirasi dari Musrenbang yang banyak direalisasikan.

"Seluruh program untuk kepentingan APBD DKI Jakarta itu kan berawal dari Musrenbang dan reses. Ada dua kanal itu. Tapi yang sekarang berjalan hanya Musrenbang, sementara reses itu nggak pernah," ujar Ramly.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat aspirasi masyarakat yang diserap saat reses hanya sebatas tercatat tanpa tindak lanjut nyata.

Baca Juga: Jakarta Dikepung Banjir hingga 50 Sentimeter, Golkar Desak Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Padahal, setiap anggota DPRD secara rutin turun ke daerah pemilihan untuk menampung berbagai kebutuhan warga.

"Tertampung saja aspirasinya, tapi tidak terealisasi. Teman-teman dewan mau jawab kepada masyarakat pakai apa?" ucapnya.

Ramly menjelaskan, anggota DPRD bekerja berdasarkan pembagian komisi yang masing-masing membidangi sektor tertentu, mulai dari pemerintahan, perekonomian, keuangan, kesejahteraan hingga pembangunan.

Sebagai anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan, ia kerap menerima beragam aspirasi masyarakat saat reses.

Ia mencontohkan, tidak sedikit warga yang menyampaikan keluhan terkait pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran air.

Seluruh aspirasi tersebut telah dicatat dan dilaporkan sebagai hasil reses kepada pimpinan dewan untuk kemudian diparipurnakan.

Namun demikian, Ramly menilai masih banyak aspirasi hasil reses yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Seharusnya setelah paripurna, aspirasi reses itu masuk dan ditindaklanjuti. Tapi kenyataannya tidak," tegas Ramly.

"Saya di Komisi E, masyarakat tanya soal jalan, tanya soal got, saya mau jawab apa? Sudah bertahun-tahun tidak pernah ditindaklanjuti. Makanya dalam evaluasi reses ini saya sampaikan langsung," tandasnya. (*)