Terkait Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta, Ketua Dewan Bakal Audiensi dengan Mendagri dan ADPSI

AKURAT JAKARTA - DPRD DKI Jakarta bakal melakukan audiensi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan ketua Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Buky Wibawa terkait evaluasi tunjangan perumahan dewan yang mencapai Rp 70 juta.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Augustinus, menyampaikan bahwa nantinya Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin akan menghadiri audiensi tersebut.

"Pak Ketua kita selaku anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia mau audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI. Saya belum tahu jadwalnya besok (12/8) atau Senin (15/8)," ujar Augustinus kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga: Tanggal Lahir Komedian Legendaris 27 September Ditetapkan Jadi Hari Komedi Nasional

Ia juga menjelaskan, terkait dengan evaluasi tunjangan ini juga akan dilakukan untuk seluruh DPRD di Indonesia.

Sebab, saat ini tunjangan perumahan tertinggi bukan di Jakarta, melainkan di Jawa Tengah.

"Iya, karena ini kan peraturannya berlaku umum. Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu kan pertama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sampai 79 juta, kita 78 juta," tuturnya.

Untuk itu, dalam audiensi nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana evaluasi tunjangan perumahan di DPRD se-Indonesia.

"Nah itu makanya mungkin dari asosiasi yang akan audiensi ke Pak Menteri untuk bagaimana selanjutnya untuk tunjangan perumahan seluruh DPRD se-Indonesia," tukasnya.

Namun, meski sudah banyak pihak DPRD di berbagai daerah yang setuju untuk dievaluasi, pihaknya tidak bisa langsung menetapkan peraturannya.

Baca Juga: Konser Gratis! Raisa, Dikta, Ngatmobilung hingga Ndarboy Genk Bakal Meriahkan Lancar Paint Expo 2025 di Jogja City Mall, Catat Jadwal Manggungnya

"Ya itu dia ya, tapi kan sebenarnya nggak bisa langsung serta merta ya. Harus ada peraturan yang mengikat juga ya, biar nggak salah ya. Karena kan selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada," paparnya.

Diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan bahwa pihaknya masih membahas terkait dengan evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp70 juta per bulan.

Ia mengatakan, pembahasan masih dilakukan untuk mendapat hasil yang sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat.

"Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar, sesuai dengan ketentuan dan apa ya harapan masyarakat," ujar Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) lalu. (*)