BPK RI Temukan 5 Permasalahan dari Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov DKI 2023

AKURAT JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemprov DKI tahun 2023 dari BPK RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis (25/7/2024).

Ahmadi menjelaskan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Laporan Keuangan Pemprov DKI 2023 Raih Opini WTP dari BPK Yang Ketujuh Kalinya

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah," ujar Ahmadi.

Ia menjelaskan, permasalahan pertama terkait Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berpotensi tercatat ganda.

"Pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung BAST dari pengembang, dan penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berlarut-larut," jelasnya.

Baca Juga: GIIAS 2024, Maucash Tawarkan Promo Eksklusif untuk Mendukung Pertumbuhan Bisnis

Kemudian, kedua terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya.

"Serta potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama," imbuhnya.

Ketiga, terkait kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda.

"Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat," katanya

Serta yang terakhir, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

Selain itu ia menyampaikan, sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini, mereka telah meminta tanggapan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Saya berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya," harapnya. (*)