Tinjau OPD Pasca Libur Lebaran 2026, Bupati Tangerang Pastikan Pelayanan Adminduk Tetap Optimal

AKURAT JAKARTA - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan publik pada Rabu (25/3/2026).

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan layanan masyarakat langsung berjalan normal di hari pertama kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 2026.

Dalam kunjungannya ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Bupati Maesyal didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten III, dan jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Baca Juga: AS Ajukan 15 Poin Gencatan Senjata ke Iran Melalui Pakistan

“Hari ini setelah halal bihalal, saya bersama Pak Sekda meninjau langsung pelayanan di Disdukcapil. Alhamdulillah, aktivitas berjalan lancar dan optimal,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Efisiensi Layanan di Tingkat Kecamatan

Bupati mengapresiasi langkah Disdukcapil yang telah mendistribusikan layanan KTP dan KK ke tingkat kecamatan.

Strategi ini terbukti ampuh mengurangi kepadatan antrean di kantor pusat dan meminimalisir keluhan warga.

Meski demikian, beberapa layanan strategis tetap dipusatkan di kantor Disdukcapil, antara lain:

• Perbaikan data KTP (salah nama atau tanggal lahir).

• Layanan perpindahan penduduk antar daerah.

• Pencatatan sipil (pernikahan non-muslim dan akta perceraian).

• Pelayanan administrasi bagi Warga Negara Asing (WNA).

Baca Juga: Kecelakaan Maut Akibat Fortuner Ugal-ugalan di PIK, Dua Pengendara Motor Tewas

Stok Blanko KTP Elektronik Aman

Terkait ketersediaan logistik, Bupati menjamin bahwa stok blanko KTP-el di Kabupaten Tangerang aman hingga Desember 2026 mendatang.

Distribusi ke tiap kecamatan dilakukan secara rutin setiap minggu untuk menjaga kelancaran proses pencetakan.

“Blanko tetap terintegrasi dengan database pusat, namun distribusinya konsisten ke kecamatan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke sini,” tambahnya.

Capaian Target Adminduk

Berdasarkan data terbaru, jumlah wajib KTP di Kabupaten Tangerang mencapai 2,5 juta jiwa. Saat ini, progres perekaman dan pelayanan telah menyentuh angka 99 persen.

Sisa 1 persen atau sekitar 25 ribu penduduk saat ini sedang dalam proses penyelesaian di tingkat kecamatan.

Bupati Maesyal menegaskan bahwa angka tersebut bukan berarti warga tidak terlayani, melainkan sedang dalam tahap verifikasi dan teknis pengerjaan.

“Ini adalah komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik yang cepat dan dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga: Jamin Kualitas Pendidikan, Pemerintah Batalkan Rencana Pembelajaran Daring

Terapkan WFA dan WFH Bagi ASN Secara Terbatas

Selajutnya, terkait sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur lebaran, Bupati menyampaikan bahwa sebagian ASN masih menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) secara terbatas.

“Mulai hari ini, untuk dinas yang tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, diberlakukan 50 persen WFA atau WFH," katanya.

Sementara OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, BPBD, DLH, dan Satpol PP, tetap bekerja 100 persen.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun terdapat kebijakan kerja fleksibel, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan harus berjalan tanpa gangguan.

Baca Juga: Warga Medan Merapat, Konser Dewa 19 Siap Menggetarkan Lapangan Benteng April Mendatang

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Bahkan di kecamatan dengan jumlah wajib KTP yang tinggi, pelayanan tetap dibuka hingga Sabtu malam pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya,” pungkasnya. (*)