Kasus Kekerasan Gender Meningkat, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah Ajak Fatayat NU Tingkatkan Pencegahan

AKURAT JAKARTA - Kasus kekerasan gender akhir-akhir ini cenderung meningkat. Hal itu menjadi perhatian serius Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah.

Wabup Intan pun mengajak jajaran Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait pencegahan kekerasan berbasis gender.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati, Intan Nurul Hikmah, saat hadir sebagai narasumber pada Seminar Daerah yang digelar di Gerai Tangerang Gemilang (GTG), pada Rabu (23/04/2025).

"Saya mengajak kita semua, khususnya para perempuan hebat di ruangan ini, untuk menjadi agen perubahan. Mari kita bangun kesadaran bersama. Mari kita lawan normalisasi kekerasan. Mari kita hadirkan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan suaranya," tegas Wabup Intan.

Wanita pertama yang menjabat Wakil Bupati Tangerang ini mengatakan, kekerasan berbasis gender adalah masalah serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Kekerasan berbasis gender ini bentuknya bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik, verbal, psikologis, ekonomi, hingga kekerasan seksual.

Korbannya pun tidak sedikit. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak melapor karena takut, malu, atau merasa tidak ada ruang yang aman untuk mereka bersuara.

"Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Fatayat NU Kabupaten Tangerang atas inisiatifnya ini," katanya.

Seminar dengan tema "Ruang Aman: Membangun Kesadaran untuk Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender" ini bukan hanya sebagai bentuk edukasi, tapi juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan gender.

Menurut Wabup Intan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang senantiasa mendukung penuh upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.

Namun demikian, lanjut Intan Nurul, semua upaya Pemkab Tangerang itu tidak akan cukup, tanpa keterlibatan masyarakat luas.

Karena itu, Fatayat NU diharapkan juga mampu menjadi pioner dan garda terdepan untuk upaya-upaya penanganan dan pencegahan kekerasan gender, khususnya di Kabupaten Tangerang.

"Kami akan terus meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan, dan memperluas kerja sama lintas sektor, termasuk dengan organisasi seperti Fatayat NU," tandasnya.

Dinas PPPA Gelar Bimtek Manajemen Kasus

Di tempat terpisah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus bagi Satgas PPA Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Bimtek Manajemen Kasus ini berlangsung selama dua hari di Sapphire Sky Hotel & Conference, pada tanggal 22-23 April 2025 kemarin.

Kepala Dinas PPPA Kabupaten Tangerang, Asep Suherman, mengatakan bahwa dengan maraknya kasus kekerasan, kinerja para satgas PPA harus optimal melakukan pembinaan khususnya dalam hal manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kegiatan ini bertujuan agar Satgas PPA memahami tentang layanan perlindungan perempuan dan anak, memahami alur layanan PPA serta Satgas PPA Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Sebab dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut Asep, masyarakat harus terlibat aktif baik dalam pencegahan maupun penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia mengatakan, DPPPA Kabupaten Tangerang telah bersinergi dengan pemerintahan tingkat kecamatan, desa dan kelurahan dalam perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam pencegahan dan pendampingan korban.

"Di setiap kecamatan hingga desa/kelurahan telah dibentuk Satgas PPA yang siap membantu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak," ucapnya.

Asep berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para Satgas PPA Desa dan Kelurahan, dalam mencegah dan menangani kasus-kasus yang ada di wilayahnya. (*)